REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM - Melalui video resmi yang disiarkan Partai Golkar, Minggu (11/8/2024), Airlangga Hartarto mendadak mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Beringin.

Airlangga menjelaskan alasan mundur karena ingin menjaga keutuhan Golkar. Sekaligus sebagai upaya memastikan stabilitas selama masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Bismillahirrahmanirrahim, atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” tegas Airlangga di video, yang dilihat Minggu.

Setelah pengunduran dirinya, Golkar akan melanjutkan proses penunjukan ketua umum baru, sesuai ketentuan yang berlaku di internal.

“DPP Partai Golkar segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku,” imbuh Airlangga.

Sejumlah petinggi Partai Golkar menyebut pengurus pusat partai menjadwalkan rapat pleno akan dijadwalkan pada Selasa (13/8/2024).

Rapat bertujuan menentukan pelaksana tugas (plt) ketua umum dan tanggal musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono kepada wartawan menyebut informasi itu diterima dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Erwin Aksa. “(Rapat) untuk tentukan plt ketum (ketua umum) dan jadwal munas atau munaslub,” ujar Agung Laksono, dilansir Republika, pada Minggu (11/8/2024).

Agung Laksono menyebut Airlangga mengundurkan diri sebagai ketua umum partai bukan karena tekanan internal partai. Ia bilang, keputusan Airlangga murni keputusan pribadi. "Tidak ada tekanan, partai tidak menekan. Jadi, dari keinginan sendiri," imbuhnya.

Agung mengatakan, keputusan Airlangga mundur tidak didiskusikan terlebih dahulu di internal partai, termasuk ke kalangan politikus senior Partai Golkar sebelum menetapkan sikapnya itu.

"Tidak ada, tidak ada komunikasi atau konsultasi, konsultasi mengundurkan diri, seperti itu, tidak ada," ujar Agung. Paska mundurnya Airlangga, Golkar segera menjadwalkan rapat pleno.

Sebab posisi ketua umum perlu segera diisi seorang pelaksana tugas, yang ditentukan dalam rapat pleno pengurus pusat partai.

“Dalam rapat pleno nanti, yang digelar dalam waktu dekat sehubungan pengunduran diri ketua umum," ujarnya.

"Sekarang sedang mau pilkada (pemilihan kepala daerah) ya, pilkada itu yang ditetapkan partai, harus ditandatangani ketua umum dan sekjen (sekretaris jenderal) definitif, jadi tetap akan diadakan munas,” imbuhnya.

Ia bilang untuk nama-nama yang akan ditunjuk partai akan mengikuti hasil rapat pleno, termasuk kemungkinan Agus Gumiwang menjadi plt ketua umum.

Agus Gumiwang, yang merupakan politikus Partai Golkar dan saat ini juga menjabat menteri perindustrian RI, dikabarkan kandidat kuat menjadi plt ketua umum.

Republika