REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Digitalisasi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena prosesnya lebih mudah dan transparan.

Ini akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, di Balikpapan, belum lama ini.

Ia berujar, digitalisasi menjadi kunci strategis mengoptimalkan pendapatan daerah. Menurutnya, penerapan sistem digital tidak hanya menyederhanakan proses.

Melainkan juga mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Seno menyampaikan bahwa transformasi digital di sektor perpajakan dapat menekan biaya administrasi, meminimalkan potensi kebocoran penerimaan, dan mempercepat proses pemungutan.

Keberhasilan digitalisasi, Seno mengingatkan, tidak hanya ditentukan sistem dan aplikasi. Tetapi juga ditopang perubahan pola pikir, budaya kerja, dan kolaborasi lintas sektor.

“Kita perlu menyusun dan menjalankan roadmap TP2DD Kaltim yang konkret, terukur, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Seno mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terus memperkuat komitmen digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi, serta sistem manajemen internal.

Prestasi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan ETPD pun patut dibanggakan. Mengacu penilaian Satuan Tugas P2DD Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Provinsi Kaltim berhasil meraih peringkat kedua tertinggi se-Regional Kalimantan.

"Ini capaian kolektif hasil kerja keras kita bersama,” ujarnya. Meski begitu, ia mengingatkan kembali prestasi ini bukan titik akhir.

Ia menekankan agar seluruh jajaran Pemprov Kaltim harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas implementasi digitalisasi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.

“Kita tidak boleh berpuas diri. Di balik capaian ini, ada tanggung jawab untuk terus berbenah, berinovasi, dan memastikan bahwa setiap proses berjalan secara digital, transparan dan akuntabel," kata Sneo.

Yan Andri