REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Usulan Trump memindahkan paksa warga Palestina, ditolak secara luas warga Palestina, Eropa, dunia Arab, dan Muslim.

Bahkan, Kairo mengonfirmasi bahwa “Beberapa negara Eropa sudah menyampaikan keinginan mereka berpartisipasi dalam upaya merekonstruksi Gaza," menurut laporan Al-Arabiya.

Mesir dilaporkan juga sudah siap membangun kembali Gaza tanpa merelokasi warga Palestina, tanpa mengusir Hamas dari Gaza. Mesir juga memiliki rencana detil ihwal rekonstruksi Gaza yang disebut upaya mencegah rencana Trump.

Duta Besar Mesir untuk PBB Mohamed Hegazy, memastikan rencana Mesir bertujuan untuk merevitalisasi ekonomi, membantu pemulihan Gaza dari kehancuran perang.

“Serta mengembalikan standar minimum kehidupan sebelum transisi ke fase rekonstruksi penuh," kata Duta Besar Mesir untuk PBB, Mohamed Hegazy, kepada media Mesir, Al-Ahram dilansir Newsmax, Kamis (13/2/2025).

Hegazy mengilustrasikan rencana rekonstruksi Mesir sebagai peluang merangkul dukungan global dan mengamankan pendanaan serta material yang bisa segera diimplementasikan.

"Ini krusial untuk menyelematkan rakyat Gaza dari kehancuran dan membuka jalan kesuksesan dari tahap awal fase pemulihan, yang diikuti rekonstruksi," ujar Hegazy.

Menyusul hal itu, Presiden Abdel Fattah el-Sisi memastikan untuk pembatalan kunjungannya ke Gedung Putih, yang dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump pada 18 Februari mendatang.

Dalam laporan TV Al-Arabiya di Kairo, rencana rekonstruksi termasuk membangun unit perumahan dalam 18 bulan dan zona aman di Gaza untuk merelokasi warga selama enam bulan pertama.

Rencana awal itu akan melibatkan 24 perusahaan rekonstruksi multinasional, termasuk dalam proses pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan, dalam enam bulan.

Al-Arabiya juga melaporkan, Mesir akan menyelesaikan detail rencana rekonstruksi Gaza pada pekan depan sehingga bisa dipresentasikan di pertemuan darurat pemimpin Arab di Kairo pada 27 Februari 2025. Pertemuan itu rencananya juga akan diikuti oleh dewan Uni Eropa.

"Usulan relokasi warga dari tanah mereka adalah sebuah kejahatan perang yang dilakukan secara terbuka, dan aksi ataupun pernyataan ke arah itu, secara prinsip harus dihukum," kata Hegazy.

Rencana relokasi Gaza mendapat respon dari Paman Sam.

Menurut pernyataan resmi yang dirilis Departemen Luar Negeri AS, pihaknya mengkritik negara-negara Arab karena menyatakan dukungan untuk Palestina tetapi gagal mengambil tindakan.

"Tidak ada dari mereka yang ingin menerima warga Palestina, tidak ada dari mereka yang memiliki sejarah melakukan apa pun untuk Gaza dalam hal itu," ujar Menlu AS, Marco Rubio, Kamis (13/2/2025).

Pemerintah AS menyatakan masih menunggu usulan dari negara-negara Arab untuk Gaza pascaperang. Selama menunggu usulan itu, Rubio mengatakan, "satu-satunya rencana adalah rencana Trump."

Warga AS Tolak Rencana Trump

Rencana Mesir yang akan membangun Gaza dianggap sebagai respon untuk menolak rencana Trump. Ternyata penolakan juga datang dari Amerika sendiri.

Sebanyak 64 persen warga Amerika menentang usulan Presiden Donald Trump agar AS "menguasai" Jalur Gaza dan mengubahnya menjadi apa yang disebut sebagai "Riviera of the Middle East." Penolakan mereka diketahui dari survei terbaru.

Sebagian besar responden survei menyatakan penolakan keras, dengan 47 persen mengatakan mereka "sangat" menentang rencana tersebut dan 17 persen mengatakan mereka "agak" menentangnya, menurut jajak pendapat yang dilakukan badan strategi sekaligus firma jajak pendapat Data for Progress.

Di antara pemilih Demokrat, 85 persen menentang gagasan tersebut, sementara 43 persen dari Partai Republik menentangnya. Sementara itu, 46 persen responden dari Partai Republik mendukung usulan tersebut. Jajak pendapat yang melibatkan 1.200 responden di seluruh AS tersebut menguraikan bahwa rencana tersebut akan melibatkan "pemindahan paksa" sekitar 1,8 juta warga Palestina yang saat ini tinggal di Gaza ke negara-negara tetangga.

"Mayoritas pemilih menentang AS mengambil alih kendali atas Gaza dan menggusur penduduk Palestina," kata Data for Progress dalam temuannya.

Usulan Trump memindahkan paksa warga Palestina, yang telah ditolak secara luas oleh warga Palestina dan dunia Arab dan Muslim yang lebih luas, muncul di tengah perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari.

Bangun Gaza Butuh 53 Miliar Dolar AS

Sedikitnya 16 bulan sejak genosida Zionis di Gaza dimulai, dan daerah tersebut kini tinggal reruntuhan. Pembangunan kembali akan menjadi salah satu upaya rekonstruksi terbesar dalam sejarah modern.

Militer Israel telah membunuh lebih dari 61.700 orang dan melukai 110.000 lainnya, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Banyak jenazah masih terkubur di bawah puing-puing sebanyak 50 juta ton.

Menurut Al Jazeera, untuk saat ini, belum ada rencana jelas untuk rekonstruksi.

Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah menjatuhkan sedikitnya 75.000 ton bahan peledak di Gaza. Lebih dari 90 persen rumah dan 88 persen sekolah rusak atau hancur, belum lagi pemboman jalan, rumah sakit, peternakan dan fasilitas pengolahan air.

PBB memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk membangun kembali Gaza adalah 53 miliar dolar AS, dan laporan UNDP yang dirilis tahun lalu mengatakan hal tersebut mungkin memerlukan waktu hingga tahun 2040.

“Perkiraan UNDP tidak memperhitungkan seluruh infrastruktur fisik. Ini hanya perumahan,” kata Rami Alazzeh, pejabat urusan ekonomi di Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB.

“Kami tidak akan mengetahui biaya sebenarnya dari rekonstruksi sampai penilaian lapangan dilakukan. Meski begitu, kami tahu biayanya akan mencapai puluhan miliar dolar,” kata Alazzeh. “Dan prosesnya harus dimulai dengan membersihkan puing-puing.”

Pembersihan saja akan menelan biaya setidaknya 1,2 miliar dolar AS, atau “sedikit lebih dari setengah PDB Gaza pada tahun 2022”, menurut Alazzeh.

Penghilangan puing-puing akan menjadi rumit karena persenjataan yang tidak meledak, kontaminan berbahaya, seperti asbes, dan ribuan mayat.

Republika