REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Presiden Prabowo Subianto, sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengundang jajaran pimpinan Ketum partai KIM Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya. Agenda itu dihelat di Hambalang, Jawa Barat, Jumat siang.

Jajaran pimpinan partai, kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus, para tamu undangan berdatangan. Tak terkecuali Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Dhani.

Ahmad Dhani menangkap pesan yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Silaturahim KIM, untuk tidak menghamburkan uang negara selama beberapa tahun.

Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintahan melakukan penghematan.

"Pokoknya puasa dulu selama tiga tahun, puasa menghambur-hamburkan uang," ucap Dhani saat keluar dari Gerbang Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (14/2/2025).

Ahmad Dhani keluar dari kediaman Prabowo, menumpangi motor berbonceng tiga orang, bersama istri tepat di belakangnya. Ia tidak berkomentar lagi soal isi pertamuan dalam kediaman Presiden.

Segendang sepenarian.

Wali Kota Bogor Terpilih Dedie Abdu Rachim menyampaikan kembali pesan Prabowo Subianto dalam Silaturahmi KIM yang meminta memaksimalkan efisiensi anggaran selama tiga tahun ke depan.

Dedie bilang, Prabowo mempersilakan para pejabat pemerintahan untuk mengembalikan porsi anggaran pada kondisi ideal ketika sudah stabil di tahun ketiga dan seterusnya.

"Di tahun ketiga, keempat, kelima silahkan kalau sudah stabil ya penganggaran itu mungkin bisa kembali ke kondisi yang ideal diharapkan. Beliau menyampaikan seperti itu," ujar Dedie.

Menurutnya, Prabowo juga meminta para kepala daerah terpilih memahami penghematan anggaran dari sisi efisiensi dan efektivitas.

Dilaporkan Republika, sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut, beberapa kantor pemerintah keliru menafsirkan instruksi efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.

Itu sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. Namun, Hasan tidak menyebutkan nama-nama kementerian/lembaga yang dinilai keliru memahami perintah efisiensi dari Presiden.

“Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tetapi mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” ujar Hasan, Kamis (13/2/2025).

Hasan menjelaskan, ‘belanja lemak’ yang dimaksud merujuk pos-pos belanja yang tidak substansial dan cenderung pemborosan. Di antaranya, pembelian alat tulis kantor, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, kemudian perjalanan dinas.

“Clear (jelas) pesan Presiden yang diefisiensikan yang tidak punya impact (dampak) yang besar terhadap masyarakat,” kata Hasan.

Hasan menyebut, Presiden Prabowo sangat detail dalam menetapkan kebijakan efisiensi. Hal itu karena Presiden Prabowo secara langsung memeriksa satuan-satuan belanja APBN.

“Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan kesembilan. Jadi, sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak dalam APBN kita,” ungkapnya.

Republika