REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Ketidaksetaraan sosial dan sistem mitigasi lemah membuat dampak bencana alam semakin signifikan. Laporan Risiko Global tahun ini berfokus pada banjir.

Dalam Laporan Risiko Global 2025, memfokuskan kajiannya pada banjir, sebagai bencana alam yang semakin sering terjadi dan berdampak global.

Dampaknya tak hanya merusak infrastruktur tapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang. Laporan ini mengkaji penyebab banjir, dampaknya terhadap masyarakat, serta solusi berbasis alam dan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap risiko banjir.

Indonesia berada di urutan ketiga sebagai negara yang rawan bencana.

Adapun Filipina menduduki pemuncak peringkat negara dengan risiko paling tinggi untuk menjadi korban bencana alam, disusul India dan Indonesia.

Laporan Risiko Global ini diterbitkan aliansi organisasi bantuan kemanuasaan dan pembangunan Jerman, Bündnis Entwicklung Hilfe, besserte Institut Hukum Humaniter dan Perdamaian (IFHV) Rühr-Universität Bochum.

Negara-negara lain yang masuk 10 besar negara-negara berisiko adalah yakni Kolombia, Meksiko, Myanmar, Mozambik, Rusia, Cina, dan Pakistan.

Banjir terbagi dalam tiga kelompok utama.

Pertama, Banjir Fluvial yang terjadi saat air sungai meluap setelah hujan deras atau pencairan salju seperti yang terjadi di Pakistan saat monsun (pergantian arah angin musiman) atau banjir Ahr di Jerman (2021).

Kedua, Banjir Pluvial yang diakibatkan curah hujan tinggi yang melebihi kapasitas tanah atau drainase kota - kerap terjadi di Jakarta karena tingginya urbanisasi membuat resapan yang rendah.

Ketiga, Banjir Pesisir yang disebabkan pasang laut, badai, atau Tsunami - hal ini kerap diperparah dengan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan Iklim.

Banjir pesisir kerap melanda Filipina, Maladewa, bahkan kota pesisir seperti Semarang atau Jakarta Utara.

Alasan Indonesia Ada di Urutan Tiga Besar

Secara geografis Filipina negara kepulauan yang sangat rentan bencana alam seperti badai tropis, tsunami, dan kenaikan permukaan laut.

Sama halnya dengan Indonesia, yang ditambah dengan faktor "ring of fire” yang memungkinkan lebih banyak bencana letusan gunung berapi.

Sedang India dengan luasnya wilayah daratan memiliki banyak sungai besar dengan dataran rendah rawan banjir dan padat populasi.

Ketiga negara ini memiliki kerentanan sosial ekonomi dengan daerah miskin dan kepadatan tinggi, yang menyulitkan evakuasi. Infrastruktur yang ada juga masih belum memadai.

Selain itu, sistem peringatan dini dan mitigasi bencana di Filipina walau sudah tergolong maju, namun belum menjangkau pulau terpencil.

Sedangkan di India keterbatasan koordinasi antar wilayah masih beramasalah dan di Indonesia integrasi teknologi dan koordinasi nasional terkait mitigasi bencana masih tergolong lemah.

Faktor seperti urbanisasi yang cepat, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim semakin memperburuk dampak bencana di ketiga negara tersebut.

Afrika Tergolong Sangat Rentan

Secara global negara-negara di Afrika juga tergolong sangat rentan, terutama Republik Afrika Tengah, Somalia, Chad, Sudan Selatan, dan Republik Demokratik Kongo.

Para ahli mengelompokkan faktor-faktor seperti ketimpangan sosial atau sistem kesehatan yang lemah, yang semakin memperburuk dampak bencana alam.

Perubahan iklim juga memperburuk situasi, memicu bencana alam lebih sering dan lebih ekstrem terjadi.

Bencana alam ekstrem melampaui kapasitas sistem perlindungan dan menyebabkan kerusakan semakin parah. Demikian dipaparkan Laporan Risiko Global yang diterbitkan bersamaan dengan indeks tersebut.

Untuk periode antara 2020 dan 2024, para penulis studi memperkirakan kerusakan akibat banjir di seluruh dunia mencapai 325 miliar dolar atau sekitar Rp 5400 triliun.

Penyebabnya tidak hanya terletak pada proses alam, tetapi juga pada urbanisasi dan pengalih fungsian lahan yang terus berlanjut.

Laporan Risiko Global turut mendesak agar dilakukan perlindungan iklim dan lingkungan yang lebih baik serta peningkatan investasi dalam pencegahan bencana. Selain itu, laporan turut memperingatkan agar anggaran bantuan pembangunan tidak dikurangi.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman I Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Deutsche Welle I Republika