REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Tiga penghargaan bergengsi diraih Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, di ajang APBD Award 2024.

Dalam kesempatan itu, Kaltim meraih penghargaan Kategori Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi, Kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi, dan Kategori Realisasi Belanja Tertinggi.

Agenda itu dihelat Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Sahid Jakarta, pada Rabu, (18/12/2024).

Akmal Malik mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu Pemerintah Kaltim dan akhirnya berhasil meraih prestasi di ajang tersebut.

"Alhamdulillah. Kami meraih tiga award di tiga kategori dari 4 kategori yang dilombakan,” tutur Akmal dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2024).

Tiga pernghargaan yang disabet itu, pertama penghargaan realisasi anggaran belanja terhadap Pendapatan Asli Daerah. Lalu penghargaan pendapatan daerah yang melampaui target.

“Ketiga proporsi terhadap PAD dan terhadap belanja daerah," imbuh Akmal.

Akmal bilang, semua penghargaan diraih berkat performa kinerja Pemprov Kaltim yang baik. Dari target APBD sebesar Rp 21,22 triliun, Pemprov Kaltim berhasil melampauinya. Saat ini total PAD Kaltim sebesar Rp 21,5 triliun. Capaian itu, menurut Akmal, menunjukkan di atas rata-rata.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat memahami kebijakan Bapak Presiden Prabowo tentang pentingnya menghadirkan instrumen pajak daerah untuk kesejahteraan masyarakat," paparnya.

Jadi, sambung Akmal, pendapatan yang diperoleh tidak boleh mendistorsi tingkat kesejahteraan masyarakat. Kaltim tidak boleh menaikkan pajak dan retribusi yang bisa membebani masyarakat.

Ia menyampaikan Pemprov Kaltim menurunkan pajak, namun di sisi lain berkreativitas dengan membuat pajak jenis baru.

Misalnya, sambung Akmal, Kaltim memberi insentif terhadap pembayaran pajak kendaraan yang selama ini menunggak agar mau membayar. Selain itu juga menambah jenis pajak baru seperti pajak alat berat.

"Ini salah satu langkah kami untuk menutupi kekurangan pendapatan dari pajak bahan bakar dan pajak biaya balik nama kendaraan,” jelas Akmal.

Yan Andri