REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Kota Balikpapan masuk dalam daerah rawan bencana banjir, longsor, kebakaran, bencana angin topan, dan bencana sosial, serta bencana perubahan iklim. Sehingga kerawanan bencana ini rentan mengakibatkan kerugian ekonomi.

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan yang bergelombang dengan jenis tanah podsolik merah kuning. Dan memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi.

Sedangkan 15% lainnya daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.

Dari sisi topografis, sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40%, yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 42,33% dari luas wilayah keseluruhan.

Menurut dokumen RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021, titik banjir di Balikpapan sebanyak 51 titik yang tersebar di kawasan Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, Balikpapan Kota. Termasuk di Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur.

Adapun menurut dokumen Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2025-2045: bahaya banjir menjadi salah satu bencana yang sering terjadi.

Tingkat risiko bencana banjir di kota ini terdiri dari risiko rendah dengan total luas 169,68 ha, risiko sedang 6560,92 ha, dan risiko tinggi 5512,65 ha. Luasan totalnya sebesar 12243,26 ha, yang tersebar di seluruh kecamatan.

Banjir adalah keadaan dimana suatu daerah tergenang air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang.

Untuk kondisi Kota Balikpapan, daya dukung air yang sudah melampaui sebesar 37% dan 63% belum melampaui dengan Kecamatan yang mempunyai status daya dukung air yang sudah melampaui paling luas ada di Kecamatan Balikpapan Utara, dengan luas 5.945,92 ha.

Sedangkan kecamatan dengan daya dukung air belum melampaui, yang paling luas ada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 16.728,04 ha.

Sedangkan dilihat dari jasa lingkungan penyediaan air di Kota Balikpapan 60% masuk dalam kategori sedang, lalu 34% masuk dalam kategori rendah. Sedangkan 5% masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah.

Untuk jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir di Kota Balikpapan 47% masuk dalam kategori rendah, dan 45% masuk dalam kategori sedang dan 8% masuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi.

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Rendah dengan total luas sebesar 23.790,89 ha.

Analisis KLHS memberi arahan, dalam pembangunan daerah perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup. Sehingga tercipta keselarasan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan penggunannya.

Butuh Bantuan Provinsi dan Pusat

Selain itu, regulasi juga mengamanatkan adanya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah agar pembangunan berkelanjutan dari aspek lingkungan hidup dapat direalisasikan dengan baik oleh masing-masing daerah.

Aspek dalam pembangunan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan hidup namun juga aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola kelembagaan.

Aspek itu dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dapat diukur dalam indikator-indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Selama ini anggaran-anggaran besar seringkali dikucurkan untuk penanganan banjir di Balikpapan. Yang paling fenomenal menyedot perhatian publik adalah proyek DAS Ampal, yang diguyur dana ratusan miliar. Tetapi belum juga mampu mengatasi banjir.

Dalam hitungan Pemkot Balikpapan per Agustus 2024, penanganan banjir membutuhkan dana sangat besar. Yakni, mencapai sekitar Rp 2,1 triliun. Adapun kemampuan APBD Balikpapan untuk penanganan banjir, hanya sekitar Rp 150 – Rp 300 miliar per tahun.

Akhirnya muncul pertanyaan: Apakah ke depan Balikpapan bisa bebas dari banjir? Kira-kira kapan harapan itu bisa berwujud kenyataan?

Hal itu mungkin sulit dijawab, sebelum Balikpapan mendapat bantuan dana segar dari Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat, khusus untuk membebaskan kota ini dari ancaman banjir.

Rudi Agung