DPR: Aktivitas Pertambangan di Raja Ampat Perlu Dikaji Total

REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Polemik pertambangan di Raja Ampat, turut menuai perhatian dari Senayan. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Faujia Helga Tampubolon, angkat suara terkait isu penambangan yang akan dilakukan di wilayah Raja Ampat, Papua.
Ia menegaskan aktivitas pertambangan di kawasan itu harus dikaji secara menyeluruh dan tidak boleh mengorbankan sektor pariwisata yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat lokal.
Ia menilai Raja Ampat salah satu surga wisata dunia.
“Keindahan alamnya tidak hanya milik Papua, tapi juga kebanggaan Indonesia di mata internasional. Maka setiap rencana aktivitas industri, apalagi pertambangan, harus dikaji secara hati-hati," ujar Faujia, dinukil dari laman DPR, Senin (9/6/2025).
Faujia berujar, sektor pariwisata di Raja Ampat bukan hanya estetika alam, tapi juga soal keberlanjutan hidup masyarakat.
Ia mengingatkan ribuan warga menggantungkan hidupnya dari ekosistem laut dan kunjungan wisatawan. Mulai usaha perahu wisata, homestay, kuliner, hingga kerajinan tangan lokal.
Untuk itu, Faujia kembali menegaskan jangan sampai kegiatan pertambangan yang belum jelas dampaknya justru merusak ekosistem yang sudah terbukti memberi kehidupan bagi masyarakat.
“Kita tidak menolak pembangunan, tapi pembangunan harus adil dan berkelanjutan," tegasnya.
Faujia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk transparan dalam setiap perizinan investasi yang masuk ke Papua, khususnya yang menyangkut kawasan-kawasan konservasi dan destinasi wisata.
"Perlu keterlibatan masyarakat, kajian lingkungan yang ketat, dan jaminan bahwa pariwisata tidak terganggu. Jika tidak, sebaiknya kegiatan pertambangan tersebut dihentikan," tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik sah wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa prinsip penghargaan terhadap hak ulayat dan kearifan lokal harus menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan.
"Kita juga menghargai tanah adat dan pemilik tanah yg mendiami daerah tersebut. Pariwisata harus diutamakan, tapi mari menghargai pemilik hak ulayat, tuan rumah, dan pastinya pemerintah kabupaten Raja Ampat. Beri mereka kesempatan menata daerah mereka dengan mengutamakan kepemimpinan masyarakat," tegasnya.
Faujia menilai, keterlibatan masyarakat lokal dan pemerintah daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Papua.
Ia mengajak semua pihak untuk tidak hanya melihat potensi ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam jangka panjang.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Papua, Faujia berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat adat.
Faujia berharap pembangunan di Papua tidak melukai alamnya dan tidak meninggalkan rakyatnya.
Yan Andri