REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i meyakini peralihan pegawai dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah ke Kementerian Haji dan Umrah tidak akan mengganggu persiapan penyelenggaraan haji 2026.

Romo Syafi’i menyampaikan, rencananya pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama akan dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah.

Kementerian Haji dan Umrah menargetkan peralihan pegawai dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama ke Kemenhaj rampung pada akhir bulan ini.

“Pergeseran tenaga, pegawai dari PHU, baik tingkat pusat maupun tingkat vertikal ke bawah, kita harapkan akhir November sudah selesai semuanya,” kata Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, pada Rabu (5/11/2025).

Peralihan pegawai perlu segera dilakukan untuk mengoptimalkan persiapan penyelenggaraan haji 2026.

Sejauh ini Kementerian Haji dan Umrah RI telah menerbitkan rencana perjalanan ibadah haji 1447 Hijriyah/2026 Masehi. Selain itu, telah pula memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji bersama Panitia Kerja Haji Komisi VIII DPR RI.

“Proses operasional jamaah haji Indonesia, insya Allah, akan dimulai pada 21 April 2026 atau bertepatan dengan 4 Zulkaidah 1447 Hijriyah, yang ditandai dengan jamaah mulai memasuki asrama haji,” ujar Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Ichsan Marsha.

Keberangkatan gelombang pertama jamaah haji akan dimulai pada 22 April 2026 menuju Madinah Al-Munawwarah, sedangkan gelombang kedua akan diberangkatkan pada 7 Mei 2026 atau 20 Zulkaidah 1447 Hijriyah langsung menuju Makkah Al-Mukarramah.

Adapun puncak ibadah haji akan berlangsung pada 8 Dzulhijjah 1447 Hijriyah/25 Mei 2026, saat jamaah bergerak menuju Arafah dan wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah 1447 Hijriyah atau 26 Mei 2026.

Terkait fase pemulangan jamaah haji akan dimulai pada 1 Juni 2026 dan berakhir pada 1 Juli 2026, bertepatan dengan 16 Muharram 1448 Hijriyah.

Republika