Home > Regional

Perkuat Tenaga Kerja Kompeten, Kaltim Siapkan 1.000 Sertifikasi Konstruksi

Kompetensi dan legalitas tenaga kerja konstruksi untuk menjamin mutu pembangunan infrastruktur di Kaltim.
Ilustrasi, proyek pembangunan infrastruktur. (AI)
Ilustrasi, proyek pembangunan infrastruktur. (AI)

REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja, khususnya di bidang konstruksi, Pemprov Kaltim menyiapkan 1.000 sertifikasi gratis.

Menurut Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, sertifikasi ini krusial bagi perusahaan penyedia jasa untuk menegaskan tenaga kerja yang disiapkan memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi.

Rudy menegaskan, kompetensi dan legalitas tenaga kerja konstruksi untuk menjamin mutu pembangunan infrastruktur di Kaltim.

Untuk itu Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) telah menyiapkan 1.000 sertifikat bidang konstruksi.

"Tahun ini total 1.000 sertifikat bidang konstruksi kita siapkan. Hari ini 500 sertifikat untuk 500 orang dulu. Nanti kita lanjut lagi," ujar Rudy Mas'ud, lewat keterangan resminya, belum lama ini.

Menurutnya saat ini terdapat 147 ribu tenaga kerja konstruksi di Kalimantan Timur.

Namun, baru sekitar 34 ribu yang memiliki sertifikasi, dan hanya 17 ribu yang terdaftar dalam Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Artinya, lanjut Rudy, masih ada separuh lebih tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat atau terdata resmi.

“Melalui program ini, kami berharap dukungan dari Kementerian PUPR untuk bisa membantu lebih banyak tenaga kerja tersertifikasi, sesuai parameter yang ditetapkan pusat,” katanya.

Peserta pelatihan dan sertifikasi ini terbuka dan dikhususkan bagi masyarakat Kaltim yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Ia berujar, dengan tenaga-tenaga yang telah tersertifikasi, proyek-proyek konstruksi yang dibangun harus sesuai standar nasional. Bagus dan memiliki standar keamanan tingkat tinggi.

Sertifikasi, lanjutnya, bukan sekadar formalitas. Tapi menjadi syarat wajib untuk bekerja di proyek-proyek strategis seperti APBN dan APBD.

Tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat akan diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan serupa di tahun-tahun berikutnya.

Karena itu, ia menekankan kompetensi ini harus betul-betul diukur.

“Infrastruktur bahaya kalau tidak dikerjakan sesuai standar. Bisa menghilangkan nyawa banyak orang jika kualitasnya tidak terjamin. Itulah pentingnya sertifikasi,” imbuhnya.

Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan, pelatihan dan sertifikasi ini bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin Kementerian PUPR.

Jumlah peserta sebanyak 829 orang. Terdiri dari 329 orang dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin dan 500 orang melalui pembiayaan APBD Kaltim.

Sebagian peserta fresh graduate atau lulusan baru.

"Pelatihan dan sertifikasi ini semuanya gratis," katanya. Ia menyampaikan, Pemprov Kaltim akan kembali menyiapkan sekitar 1.000 sertifikasi gratis setiap tahun.

Yan Andri

× Image