Integrasi Lintas Sektor, Koperasi Merah Putih Cakup Apotek dan Klinik Desa

REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Untuk memperkuat kemandirian, pemerintah akan meluncurkan program strategis nasional bertajuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 21 Juli 2025.
Koperasi Merah Putih dirancang sebagai penggerak utama ekonomi rakyat berbasis desa dan kelurahan.
Program ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor antara masyarakat, pemerintah, dan BUMN untuk mendukung distribusi kebutuhan dasar.
Seperti gas LPG, pupuk, pangan, apotik dan klinik hingga layanan keuangan digital. Sebagai bagian dari integrasi, Kementerian Kesehatan turut berperan aktif melalui peluncuran Klinik dan Apotek Desa, yang akan menjadi bagian integral dari koperasi.
Inisiatif ini bagian dari implementasi langsung Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai pilar swasembada pangan dan kesehatan.
Kehadiran layanan kesehatan di tingkat desa diharapkan dapat memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus menjadi langkah strategis menuju desa yang sehat, mandiri, dan berdaya saing.
Saat ini, Kemenkes bersama mitra strategis mempercepat pembangunan infrastruktur Apotek Desa pada 103 titik mockup di seluruh Indonesia.
“Jadi nanti akan kami intensifkan komunikasi lagi dengan para kepala desa,” ujar Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, melalui keterangan tertulisnya, dinukil Jumat (18/7/2025).
Kesiapan infrastruktur Apotek Desa dalam program Koperasi Merah Putih menunjukkan progres yang menjanjikan. Mayoritas dari 103 titik telah memasuki tahap akhir persiapan operasional. Dukungan dari lintas kementerian turut memperkuat keberhasilan program ini.
“Kementerian Pertahanan juga telah memberikan kontribusi melalui hibah obat-obatan strategis untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa,” tambah Menkes.
Jenis obat yang disalurkan meliputi Paracetamol sebanyak 11.537.180 tablet, Asam Mefenamat sebanyak 4.716.981 kaplet, dan Cefadroxil sebanyak 1.200.000 kapsul.
Obat-obatan itu mencakup antipiretik, antiinflamasi, dan antibiotik sebagai bagian dari upaya memastikan akses layanan farmasi dasar yang merata di seluruh pelosok desa.
Melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, industri farmasi, dan koperasi desa, program ini diharap mampu menjawab tantangan kesenjangan.
Terutama pada kesenjangan akses layanan kesehatan, sekaligus memperkuat sistem pelayanan hingga ke wilayah paling terpencil.
Yan Andri