Tuntutan Publik Dibilang Suara Sebagian Kecil Rakyat, Menkeu Purbaya Minta Maaf

REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Statement Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa viral usai menyebut tuntutan 17+8 suara sebagian kecil rakyat.
Ia pun memberi klarifikasi soal ucapannya yang viral tersebut. "Saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi,” ujarnya, saat sambutan di Kementerian Keuangan, yang disiarkan di Republika Tv, Selasa (9/9/2025). Ia menjelaskan saat menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, tidak pernah ada yang memantau pernyataannya.
Purbaya mengaku salah dan meminta maaf atas ucapannya. Ia menuturkan setelah ditunjuk menjadi Menkeu akan berusaha semaksimal mungkin.
“Ini kan saya masih pejabat baru di sini. Menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, katanya, kalau kata bu Sri Mulyani, ‘gayanya koboi’. Waktu di LPS sih gak ada yang monitor, jadi saya tenang,” imbuhnya.
Ia menyadari ternyata ada perbedaan antara semasa di LPS dengan di Kemenkeu. Ia menuding jika ada kesalahan, bisa dipelintir.
“Salah ngomong, langsung dipelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf ke depan akan lebih baik lagi,” kata Purba.
Purbaya akan meminta petunjuk dari Sri Mulyani agar perekonomian bisa lebih baik lagi dan kebijakan fiskal bisa lebih bagus. Ia pun meminta waktu beberapa bulan ke depan untuk folus bekerja.
“Jadi teman-teman media, tolong beri saya waktu,” pinta Purbaya.
Purbaya mengaku kaget pernyataannya viral. Ia menjadikan hal itu sebagai pembelajaran. Pernyataan Purbaya terkait tuntutan 17+8 yang viral itu diucapkan setelah ia dilantik pada Senin.
Awalnya ia mengaku belum mempelajari secara menyeluruh isi tuntutan tersebut. Ia mneilai, tuntutan itu datang dari sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya terganggu dan belum tercukupi.
"Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya," ujar Purbaya.
Ia menilai aspirasi itu akan mereda jika pemerintah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ia mengatakan masyarakat akan sibuk mencari kerja saat ekonomi tumbuh tinggi.
"Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibanding demo," ujarnya.
Doktor Ilmu Ekonomi
Purbaya resmi ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, pada Senin. Sebelum memimpin Kemenkeu, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner) LPS sejak 3 September 2020.
Purbaya menempuh pendidikan sarjana bidang Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung. Lalu studi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Ia pun berhasil menyabet gelar Master of Science serta Doktor di bidang Ilmu Ekonomi.
Adapun karirnya di pemerintahan juga lumayan panjang. Sebelum memimpin LPS, ia pernah didapuk sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018-2020).
Sebelum itu, ia menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi di berbagai kementerian, antara lain di Kemenko Maritim (2016-2018), Kemenko Polhukam (2015-2016), serta Kemenko Perekonomian (2010-2014).
Selain itu, sempat menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (2015).
Yan Andri