REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Bupati Mudyat Noor, meminta pemerintah lebih memperhatikan wilayah ini.

Musababnya, PPU adalah pintu masuk IKN, tetapi infrastrukturnya masih jauh tertinggal. Bahkan, sangat jomplang dengan segala pembangunan di Ibu Kota Nusantara.

Mudyat menyampaikan sampai kini masih ada tantangan yang harus dihadapi Kabupaten PPU. Mulai kemiskinan, kawasan kumuh di pesisir, hingga prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai angka 32 persen pada 2024.

Mudyat menyampaikan hal itu saat melakukan audiensi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyuarakan aspirasi agar wilayahnya sebagai gerbang IKN.

Saat bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi, Bupati Mudyat menyampaikan, selama ini wilayahnya telah berkontribusi signifikan dalam pembangunan IKN.

"Kami bukan hanya halaman depan, kami adalah pintu masuk IKN. Tapi sampai hari ini, belum ada dampak signifikan yang kami rasakan. Infrastruktur kami tertinggal, pelayanan dasar masih kami tanggung, sementara aset kami hampir Rp 1 triliun sudah diserahkan ke IKN," ujar Mudyat, Jumat (25/7/2025).

Selain itu, sebagian besar wilayah PPU masih minim fasilitas dasar dan jauh dari layak sebagai kawasan penyangga IKN. Padahal Presiden Prabowo Subianto telah resmi memasukkan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029.

Hal itu sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Mudyat juga mengatakan, PPU siap menjadi bagian yang aktif dan strategis dalam mendukung IKN sebagai wajah baru Indonesia.

Ia menilai penetapan ini menegaskan posisi PPU sebagai mitra utama dalam pengembangan kawasan penyangga, infrastruktur konektivitas, serta dukungan sosial dan ekonomi.

“Kami mohon pembangunan jalan, penyediaan air bersih, hingga rumah sakit, dapat segera mendapatkan dukungan," ucap Mudyat.

Menteri PPN/Kepala Bappenas mengakui, Kabupaten PPU menghadapi tekanan luar biasa dalam perannya sebagai daerah penyangga.

Meski begitu, ia berpesan, di balik tantangan, terdapat peluang besar.

"PPU tidak boleh menjadi penonton. Justru ini kesempatan untuk menjadi kota modern yang rendah karbon, pusat industri kreatif, dan smart eco-tourism. Tapi semua itu harus dimulai dari master plan yang kuat, terukur, dan realistis," ujar Rachmat.

Ia mendorong agar Kabupaten PPU segera merumuskan kriteria konkret untuk ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional.

Menurut Rachmat, Bappenas siap mendukung penyusunan master plan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah berbasis kearifan lokal yang kolaboratif antara pusat dan daerah, hingga pembangunan SDM lokal.

"Kami akan bantu percepatan kolaborasi dengan lintas kementerian dan mitra pembangunan. untuk itu kami akan bantu mulai dengan penyiapan cetak biru yang implementatif," ujar Rachmat.

Ia juga menekankan kepada para jajarannya agar mendukung dan mengawal pembangunan diwilayah Kabupaten PPU sebagai Gerbang IKN.

Ini sejalan dengan nilai-nilai pembangunan rendah karbon, serta membuka ruang agar PPU bisa terlibat dalam pilot project nasional seperti Water Fund, smart farming, dan city branding eco-wisata.

Republika