REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Presiden Prabowo Subianto tidak menyebut alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato Rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026, beserta Nota Keuangannya. Adapun anggaran lainnya disebutkan.

Bagaimana nasib kelanjutan IKN? Berapa anggarannya untuk tahun depan?

Merujuk Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, anggaran untuk Otorita IKN tercatat sebesar Rp6,26 triliun. Rinciannya, Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp553 miliar.

Nilai itu lebih tinggi dari proyeksi APBN 2025 sebesar Rp4,7 triliun. Namun, alokasi IKN pada RAPBN 2026 turun signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat ragu saat ditanya ihwal nilai anggaran IKN. Namun setelah mendapat konfirmasi dari stafnya, ia menyebutkan alokasi anggaran tersebut.

“Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Anggaran itu, jika dibanding anggaran tahun-tahun sebelumnya, nilainya merosot tajam.

Berdasar catatan, total alokasi yang dianggarkan untuk IKN tahun 2022 hingga 2024 sebesar Rp75,8 triliun. Rinciannya, realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi 2023 sebesar Rp27 triliun, dan realisasi sementara tahun 2024 mencapai Rp43,3 triliun.

Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung alokasi anggaran IKN dalam pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 beserta Nota Keuangannya.

Adapun anggaran RAPBN 2026 difokuskan delapan program prioritas nasional.

Yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, pertahanan rakyat semesta, dan percepatan investasi.

Secara rinci, anggaran program prioritas tersebut meliputi:

Ketahanan pangan: Rp164,4 triliun

Ketahanan energi: Rp402,4 triliun

Makan Bergizi Gratis: Rp335 triliun

Pendidikan: Rp757,8 triliun

Kesehatan: Rp244 triliun

Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM: Rp181,8 triliun

Pertahanan rakyat semesta: Rp185 triliun

Percepatan investasi: Rp530 triliun.

Upacara HUT ke-80 RI Tak Digelar di IKN

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 dilaksanakan di Jakarta.

Sebab, IKN masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

"Di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, jadi kami konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu," kata Juri, pada Kamis (17/7/2025).

Meski demikian, ia mengatakan di IKN akan tetap ada upacara peringatan HUT Ke-80 RI yang diikuti Otorita IKN. "Upacara di titik-titik proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta," katanya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyebut tim kepanitiaan untuk perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI sudah dibentuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan PCO juga menjadi bagian di dalamnya.

Keputusan itu disambut positif Jokowi. Ia menilai hal itu mencerminkan arah baru pemerintahan Prabowo Subianto yang memprioritaskan efisiensi dan pembangunan sumber daya manusia.

Menurut Jokowi, pemerintah telah menghitung aspek kesiapan dan efektivitas dalam menentukan lokasi. Ia tidak mempermasalahkan keputusan tersebut, meski pada masa pemerintahannya pemindahan pusat pemerintahan ke IKN menjadi salah satu agenda utama pembangunan nasional.

“Semua keputusan pemerintah kita harus dukung, karena pasti melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang,” kata Jokowi, Jumat (18/7/2025).

Republika