Home > News

Bercermin Aksi Pati, Jaringan Gusdurian: Jangan Semena-mena Naikkan Pajak

Dalam demokrasi suara rakyat harus didengar dan dilibatkan.
Massa membakar mobil saat aksi di Kabupaten Pati memprotes kenaikan pajak dan menuntut bupati mundur. 
Massa membakar mobil saat aksi di Kabupaten Pati memprotes kenaikan pajak dan menuntut bupati mundur.

REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Imbas kebijakan menaikkan PBB hingga 250 persen, memantik masyarakat di Kabupaten Pati melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran, Rabu (13/8/2025).

Mereka mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.

Menyikapi hal itu, Jaringan Gusdurian mengingatkan pemerintah agar tidak semena-mena menaikkan pajak tanpa kajian mendalam dan melibatkan masyarakat.

Peringatan itu menyusul aksi demonstrasi puluhan ribu warga di Pati, Jawa Tengah, akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menilai, kenaikan pajak sepihak di sejumlah daerah, seperti Cirebon hingga 1000 persen, Jombang 400 persen, dan Semarang 400 persen, mencerminkan merosotnya kualitas demokrasi.

Putri almarhum Gus Dur ini menegaskan, dalam demokrasi suara rakyat harus didengar dan dilibatkan, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan.

“Kebijakan pemerintah dibuat tanpa kajian yang cukup. Suara rakyat semakin ditekan, sehingga muncul berbagai bentuk perlawanan, mulai dari kabur aja dulu atau Indonesia gelap,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Sabtu (16/8/2025).

Kondisi ini menjadi perhatian serius Gusdurian, terutama untuk mengantisipasi potensi melemahnya kedaulatan sipil. Ia mengingatkan demokrasi hanya bisa tegak jika kedaulatan sipil tetap kuat.

“Kalau kekuasaan sipil berada di bawah kendali militer, suara rakyat tak akan pernah jadi yang utama,” kata Alissa.

Fenomena ini akan menjadi salah satu sorotan dalam Temu Nasional (TUNAS) Jaringan Gusdurian 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 29-31 Agustus mendatang.

Selain soal demokrasi, forum ini juga membahas krisis iklim dan keadilan ekologis akibat industri ekstraktif yang merusak lingkungan.

Acara itu akan diikuti 2.000 peserta dan menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya Nyai Sinta Nuriyah Wahid, Prof Quraish Shihab, Prof Nasaruddin Umar, Mahfud MD, dan Bivitri Susanti.

Sebelumnmya, masyarakat Kabupaten Pati mendesak Bupati Sudewo mundur. Lewat video yang beredar di media sosial, Sudewo sempat keluar menemui massa dan berbicara dari atas kendaraaan taktis.

"Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik," ujar Sudewo.

Meski begitu, massa tak menghiraukan pernyataan Sudewo, lantas melempari Sudewo dengan sandal dan botol air mineral. Sudewo kemudian masuk ke dalam kendaraan dan dievakuasi oleh aparat keamanan.

Republika

× Image