REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal menuturkan, saat ini Kaltim telah memiliki tim CSIRT yang terbentuk di sembilan kabupaten/kota.

Pembentukan tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di tingkat daerah, menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keamanan informasi.

Tim ini dibentuk untuk menangani insiden keamanan komputer atau siber dalam suatu organisasi atau lingkungan pemerintahan.

Tugas utamanya memantau, mendeteksi, menganalisis, menanggapi, dan meminimalkan dampak dari serangan atau insiden siber, serta bekerja secara proaktif untuk mencegah insiden di masa depan.

Dengan adanya tim tersebut, koordinasi penanganan insiden siber dapat berjalan lebih terstruktur, sekaligus memudahkan kolaborasi antar daerah maupun dengan pemerintah pusat.

Kehadiran tim ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan, deteksi dini.

Sekaligus penanganan cepat terhadap potensi insiden siber yang dapat mengganggu pelayanan publik maupun sistem pemerintahan.

“Masih ada satu Kabupaten yang belum, yaitu Penajam Paser Utara. Informasi terakhir SK-nya sudah keluar, Harapannya bisa disegerakan agar Kaltim memiliki 10 tim CSIRT di seluruh kabupaten/kota,” ujar Kadis Kominfo Kaltim, dinukil Rabu (3/9/2025).

Sejak 2021, Provinsi Kalimantan Timur telah lebih dulu membentuk CSIRT dan menjadi provinsi ke-13 di Indonesiayang memiliki tim tanggap insiden keamanan siber.

Ke depan, seluruh CSIRT kabupaten/kota di Kaltim akan dilaunching secara resmi agar dapat beroperasi optimal dan terintegrasi.

Selain di tingkat daerah, pembentukan CSIRT juga diharapkan dapat diperluas ke perangkat daerah. Dengan begitu, aparatur memiliki pemahaman dan kesadaran lebih kuat pentingnya keamanan informasi, serta dapat mengutamakan langkah-langkah pencegahan dan penanganan insiden siber.

“Jika CSIRT sudah menyeluruh, maka tidak hanya pemerintah yang terlindungi, tetapi juga masyarakat bisa mendapatkan edukasi langsung terkait keamanan informasi digital,” tambahnya.

Pemprov Kaltim Targetkan 841 Desa Terkoneksi

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kaltim juga terus mempercepat program internet gratis untuk semua. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal menjelaskan, setiap desa akan mendapat satu titik akses internet gratis, dengan prioritas awal di kantor desa.

“Kantor desa menjadi pusat layanan publik. Jika sudah baik, barulah berpindah ke puskesmas, sekolah, atau ruang publik,” katanya.

Menurutnya, Pemprov Kaltim memprioritaskan jaringan fiber optik karena kualitas dan efisiensinya. Jika tidak memungkinkan, akan digunakan jaringan wireless Orbit Telkomsel.

Sebagai alternatif terakhir, satelit Starlink dipilih, khususnya untuk desa yang belum memiliki jaringan listrik, yang akan didukung panel surya.

Untuk tahun ini, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 miliar dengan target 716 desa melalui anggaran murni dan 125 desa lewat anggaran perubahan.

Anggaran ini untuk mendukung pengadaan jaringan di 841 desa. Dari jumlah tersebut, 441 desa sudah terpasang hingga akhir Agustus 2025. Pemasangan tersebar di beberapa kabupaten, antara lain:

• Berau: 58 dari 100 desa

• Kutai Barat: 64 dari 190 desa

• Kutai Kartanegara: 117 dari 193 desa

• Kutai Timur: 85 dari 139 desa

• Mahakam Ulu: 4 dari 50 desa

• Paser: 90 dari 139 desa

• Penajam Paser Utara: 23 dari 30 desa

“Target kami Oktober nanti 700 desa sudah terpasang. Layanan internet gratis ini dibayarkan Pemprov Kaltim untuk lima tahun ke depan, bukan hanya tahun ini,” tegas Faisal.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemprov juga menyiapkan program literasi digital dan creative hub di desa-desa. Tujuannya agar masyarakat memanfaatkan internet untuk promosi UMKM, pariwisata, serta kegiatan produktif lainnya.

Yan Andri