REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Laporan Future of Jobs dari World Economic Forum menunjukkan kompetensi yang paling penting ke depan bukan lagi rutinitas administratif.

Melainkan keterampilan yang menuntut kemampuan berpikir analitik, literasi teknologi, hingga penguasaan AI dan big data. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan berbagai strtagei strategi untuk membangun ketahanan digital.

"ASN kita harus siap beradaptasi. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan rutinitas lama, tapi harus mengembangkan keterampilan baru, terutama keterampilan digital,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, Kamis.

Ia mengingatkan tanpa kompetensi yang tepat, sulit bagi Indonesia mewujudkan birokrasi yang tangguh dan mampu menopang ketahanan digital bangsa.

Menteri Rini menyampaikan ketahanan digital pemerintah tidak hadir secara instan, tapi dibangun melalui strategi jangka panjang.

Karena itu, Rini Widyantini membeber, pemerintah telah menyusun strategi menghadapi sejumlah tantangan nyata membangun ketahanan digital nasional.

Ia menyampaikan tantangan tersebut yaitu tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, mudah, aman, inklusif, terjangkau, dan tangguh.

Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti big data, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan blockchain terus bergerak dengan sangat cepat.

"Tantangan lainnya meningkatnya ancaman serangan siber dan kebutuhan akan perlindungan data pribadi. Tentu, literasi serta kompetensi digital ASN masih belum merata. Sehingga harus terus diperkuat," kata Menteri Rini.

Rini menyampaikan dalam menghadapi tantangan tersebut strategi pemerintah harus terarah.

Strategi yang bisa dilakukan antara lain, pertama yaitu memastikan setiap layanan publik benar-benar berfokus pada pengguna, lebih human-centric, inklusif, dan proaktif.

Kedua, membangun regulasi dan tata kelola yang adaptif agar adopsi teknologi dan inovasi bisa lebih cepat dilakukan. Ketiga, memperkuat kolaborasi multipihak melalui sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan industri.

Strategi keempat yaitu mengelola risiko dengan lebih baik melalui identifikasi dan mitigasi pada setiap layanan dan perubahan.

Strategi kelima melakukan reskilling dan upskilling ASN agar siap dengan future skills yang dibutuhkan di era digital. "Dengan strategi inilah kita dapat mewujudkan birokrasi yang benar-benar tangguh dan siap menghadapi era digital," ujarnya.

Menurutnya, ketahanan digital bukan hanya soal teknologi. Tapi lebih kepada konsistensi pemerintah untuk hadir melayani masyarakat, bahkan ketika menghadapi tantangan dan guncangan. Ketahanan digital dapat terwujud bila ada inovasi, adaptasi, dan optimasi operasional yang berkelanjutan.

"Dengan begitu, layanan publik tetap berjalan, dan yang paling penting mampu menghadirkan layanan yang tepercaya," kata Rini.

Ia menegaskan ketahanan digital juga harus mendapat dukungan perencanaan matang, penganggaran yang tepat, operasional yang efektif.

Tak kalah pentingnya, kompetensi SDM yang mumpuni, ekosistem yang kuat, serta tata kelola dan regulasi yang jelas. Tapi ketahanan digital tidak mungkin terwujud tanpa kompetensi yang relevan.

Ketahanan digital juga mendukung program prioritas Presiden.

Kesuksesan dan pencapaian prioritas Presiden secara komprehensif dan aktual memerlukan strategi tata kelola, manajemen program, pengendalian pelaksanaan, dan Reformasi struktural.

"Transformasi digital pemerintah dan tata kelola data pembangunan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesuksesan program prioritas Presiden," kata Rini.

MenPANRB juga menyampaikan transformasi digital pemerintah harus bergeser dari sekadar penataan prosedur menuju orientasi pada dampak. Bukan hanya efisiensi administratif, tapi reimajinasi peran negara agar tetap hadir dan memberikan layanan di tengah berbagai tantangan.

Bukan lebih banyak aplikasi, tapi keterpaduan layanan yang memudahkan masyarakat. Terlebih, arah kebijakan jangka panjang pemerintah digital 2025–2045 mengarahkan untuk memasuki era baru tata kelola, yaitu Governance 5.0. Hal ini merupakan perubahan paradigma besar, dari governing for citizens menjadi governing with citizens.

"Dalam model ini, masyarakat tidak lagi dipandang hanya sebagai penerima layanan, tetapi sebagai mitra aktif dalam desain dan implementasi kebijakan," jelasnya.

Kaltim Wujudkan Transformasi Digital

Diwartakan sebelumnya, transformasi digital di Kaltim sudah berjalan. Bahkan dalam surat menyurat tak lagi menggunakan cara manual.

“Semua surat-menyurat di Kaltim sudah melalui aplikasi Srikandi. Kami sudah paperless, tidak ada lagi surat manual,” ujar Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.

Selain itu, lanjut Seno, layanan perizinan sudah berjalan lewat OSS (Online Single Submission).

“Jadi, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor PTSP membawa berkas. Semua bisa dipantau secara online, mulai dari proses hingga kekurangan dokumen,” jelas Seno Aji.

Indeks Literasi Digital Kaltim masuk peringkat tiga nasional, Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kaltim juga masuk tiga besar nasional.

Selain itu, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kaltim meningkat signifikan, dari 2,9 menjadi 3,79, dan ditargetkan tembus angka 4 tahun ini.

Pemprov Kaltim juga berhasil meraih Peringkat II Nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2024.

Selain itu, Indeks Demokrasi Kaltim selalu masuk lima besar nasional, dan Indeks Kebebasan Pers Kaltim pernah menempati posisi satu dan dua nasional.

Republika