REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Pemerintahan Prabowo Subianto melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menggelar Indonesia Blue Finance Development Partners Roundtable Discussion, pada Selasa, (15/10/2025) di Jakarta.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis memperkuat koordinasi dan menyatukan arah pembiayaan biru mendukung target Indonesia untuk melindungi 30 persen wilayah lautnya di tahun 2045. Atau dikenal sebagai visi Marine Protected Area (MPA) 30x45.

Upaya pendanaan biru saat ini masih menghadapi tantangan penyelarasan skala dan prioritas antarlembaga, donor, serta sektor swasta.

Karena itu, forum ini dirancang memperkuat sinergi, memetakan potensi kolaborasi, dan merumuskan kerangka koordinasi pembiayaan biru Indonesia secara komprehensif.

Forum ini dihadiri perwakilan berbagai lembaga nasional dan internasional, termasuk KKP, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Asian Development Bank.

Termasuk Kedutaan Besar Inggris, Kedutaan Besar Selandia Baru, Kedutaan Besar Kanada, GIZ, Global Fund for Coral Reefs (GFCR), serta sejumlah mitra pembangunan seperti YKAN, WWF, KI, dan RARE.

Indonesia dikenal salah satu negara dengan ekosistem laut terkaya di dunia, dengan terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang menopang kehidupan pesisir, perikanan, dan ketahanan iklim.

Pemerintah Indonesia menempatkan kelautan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi biru.

Melalui visi MPA 30x45, Indonesia menegaskan kepemimpinannya dalam tata kelola laut global sekaligus kontribusinya terhadap Sustainable Development Goals (SDG) 14 “Life Below Water” dan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menegaskan pentingnya pembiayaan berkelanjutan untuk mencapai target konservasi laut nasional.

“Keanekaragaman hayati laut Indonesia adalah aset dunia. Untuk menjaganya, kita membutuhkan sistem pembiayaan yang terintegrasi, yang menghubungkan dana publik, hibah donor, pembiayaan konsesional. Serta investasi swasta dalam satu kerangka hasil nyata bagi alam dan masyarakat pesisir,” ujar Firdaus, lewat keterangan persnya, dinukil Jumat.

Dari sisi pendanaan nasional, Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menekankan peran penting lembaga keuangan publik dalam menjembatani kebutuhan konservasi dengan sumber pembiayaan berkelanjutan.

“BPDLH berkomitmen untuk menjadi katalis dalam pembiayaan biru Indonesia. Melalui pengelolaan dana lingkungan yang transparan dan akuntabel, kami ingin memastikan pembiayaan tidak hanya berfokus pada konservasi alam, tapi juga memberdayakan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama ekonomi biru,” tuturnya.

Sinergi untuk Pendanaan Biru di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menggagas berbagai inovasi pembiayaan biru. Semisal penerbitan coral bond untuk rehabilitasi terumbu karang, pengembangan impact bond berbasis kinerja konservasi, hingga skema parametric reef insurance yang memberi dukungan cepat untuk pemulihan ekosistem pascabencana alam.

Indonesia memerlukan arsitektur pembiayaan biru yang tidak hanya inovatif tetapi juga inklusif.

“Melalui dialog ini, kita ingin memastikan mekanisme seperti coral bond, impact bond, Biru Fund, dan skema asuransi ekosistem berjalan searah dengan visi pemerintah, untuk memberikan manfaat langsung bagi kawasan konservasi dan masyarakat pesisir,” kata Impact Investment Lead YKAN, Ahmad Baihaki.

Saat ini YKAN dengan dukungan GFCR tengah mengembangkan inisiatif Biru Fund untuk menyalurkan pembiayaan campuran (blended finance) kepada usaha kecil menengah dan kelompok masyarakat pesisir di sektor ekonomi biru.

Selain itu menghubungkan tujuan konservasi dengan peningkatan kesejahteraan lokal.

Biru Fund terbentuk dari hasil kajian awal yang mengungkap masih terbatasnya dukungan bagi usaha rintisan berbasis masyarakat yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan.

Selain memberikan pendanaan, program ini dilengkapi pendampingan bagi para penerima dana agar usaha mereka dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Program Coordinator GFCR, Hee Sung Kim, menyoroti berbagai bentuk dukungan yang diberikan para mitra internasional terhadap agenda konservasi laut Indonesia.

Ia menilai Indonesia memiliki posisi strategis di jantung Segitiga Terumbu Karang.

Katanya, mendukung pembiayaan biru di sini bukan hanya investasi bagi Indonesia, tetapi juga bagi kesehatan lautan dunia.

“Tugas yang dihadapi sangat besar, sehingga diperlukan sinergi yang lebih erat antara pendanaan publik, donor, dan sektor swasta,” ujarnya

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan awal untuk menyusun kerangka koordinasi pembiayaan biru Indonesia yang akan memetakan peran lembaga, prinsip sinergi pendanaan, dan mekanisme harmonisasi antara investasi publik dan swasta.

Selain itu, para mitra bersepakat menindaklanjuti dengan pembentukan kelompok kerja pembiayaan biru guna memastikan keberlanjutan dialog dan implementasi agenda bersama.

Melalui langkah ini, Indonesia diharapkan dapat membangun sistem pembiayaan biru yang terukur, transparan, dan berdampak.

“Pembiayaan biru bukan sekadar tentang dana, tetapi tentang bagaimana kita memastikan laut tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang,” tutur Firdaus Agung.

Tentang YKAN

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) adalah organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang hadir di Indonesia sejak 2014.

YKAN memberikan solusi inovatif demi mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif, mengedepankan pendekatan non konfrontatif, serta membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk Indonesia yang lestari.

Tentang Koralestari

Koralestari bertujuan membantu mengatasi kurangnya pendanaan terkait konservasi dan restorasi terumbu karang melalui skema pendanaan inovatif dan investasi ke usaha-usaha yang ramah terumbu karang.

Solusi pendanaan inovatif ini meliputi karbon biru, asuransi terumbu karang, pendanaan mandiri kawasan konservasi perairan melalui BLUD, pengembangan komoditas berkelanjutan, dan pembentukan fasilitas pendanaan usaha berbasis masyarakat. Program ini berlangsung dari tahun 2024 hingga 2029 dengan lokasi di Laut Sawu, Provinsi Nusat Tenggara Timur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

Taufik Hidayat