REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyoroti problematika blankspot dan keterbatasan akses listrik di sejumlah desa.

Ia menilai hal ini masih menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Pemprov Kaltim.

"Jangankan blankspot, koneksi listrik saja masih ada daerah yang belum punya listrik. Kita masih punya PR 58 desa yang belum teraliri listrik," ujarnya.

Kendati demikian, ia menekankan desa-desa ini tetap harus memiliki kesempatan untuk mengakses dunia luar.

"Apakah kita harus menunggu desa itu ada aliran listriknya dulu untuk bisa mengenal dunia luar, untuk bisa berakselerasi dalam mengetahui perkembangan zaman? Tentu tidak," tegasnya.

Untuk mengatasi hal itu, pola penyediaan jalur internet akan menggunakan fiber optic, namun untuk kawasan tidak terjangkau jaringan kabel, akan dibantu dengan tenaga surya.

Ia bilang, kebijakan itu diharapkan dapat membuat biaya akses internet lebih murah, terutama bagi desa-desa yang belum teraliri listrik.

Sri Wahyuni menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian se-Kaltim, pada Kamis (15/5/2025).

Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat, ihwal program Internet Desa Gratis, yang diharapkan dapat mengatasi tantangan geografis Kaltim yang luas. Rakor diharap dapat mengidentifikasi persoalan dalam implementasi program internet gratis di desa.

Sri menekankan pentingnya kerja sama dengan Diskominfo kabupaten dan kota untuk menjalankan program ini.

"Kami berharap program provinsi ini mendapat supervisi, pendampingan, dan pengawasan dari kabupaten dan kota," ujar Sri, di laman resmi Pemprov. Dengan identifikasi masalah yang jelas, program internet gratis dari Gubernur dan Wakil Gubernur diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto, menyatakan komitmen Pemkab Kukar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berbasis teknologi informasi.

"Kami percaya konektivitas yang kuat akan menjadi pondasi bagi pembangunan sektor pendidikan, ekonomi kreatif, dan sistem pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel," ucapnya.

Ia mengakui di era digital ini, ketersediaan internet bukan hanya soal teknis.

Melainkan aspek mendasar dalam mendukung tata kelola pemerintahan, layanan publik, literasi masyarakat, hingga kualitas hidup warga pedesaan.

Kukar terus berupaya mendorong infrastruktur digital hingga pelosok desa, meskipun masih menghadapi tantangan seperti daerah lemah sinyal dan keterbatasan perangkat.

Dafip berharap semangat kolaborasi dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan pihak swasta dapat mempercepat transformasi digital.

Kawasan Blankspot

Sampai pertengahan 2024, sebanyak 109 dari 841 desa di Kaltim masih belum terakses internet dengan baik. Namun, beberapa desa telah mulai memanfaatkan dana desa untuk menyediakan layanan internet bagi masyarakat.

Sebelumnya, Derdasar data Kominfo Kaltim, sekitar 20 persen wilayah di provinsi ini masih masuk kategori blank spot, terutama di Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Kutai Barat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim, Puguh Harjanto, menekankan bahwa pengembangan internet desa harus mencakup seluruh wilayah, bukan hanya kantor desa.

“Daya jangkau internet sangat menentukan perkembangan desa di masa depan. Kami menyambut baik berbagai inisiatif, termasuk konsep desa digital yang akan kami kembangkan bersama program lain. Seperti desa wisata nusantara dan desa lumbung pangan,” ujar Puguh dalam Dialog Publika, Senin (24/3/2025) lalu.

Puguh berharap program ini dapat berjalan baik dan berjalan maksimal untuk mendukung perekonomian desa. Program internet desa juga menjadi salah satu unggulan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Yan Andri