REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Kementerian Dalam Negeri ingin memastikan perencanaan daerah dapat mendukung program strategis nasional,

Semisal peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

Selain itu, Pemerintah pusat juga ingin mendengar masukan daerah, terutama soal pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Karena itu, Kemendagri bakal menggelar Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan pemerintah daerah.

Kegiatan dihelat di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 26-29 Oktober 2025.

Rakor akan mempertemukan seluruh sekretaris daerah dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.

Rakor itu menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemda dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan, menjelaskan, agenda dirancang sebagai ruang dialog interaktif antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

Tujuannya, agar program daerah dan pusat bisa berjalan searah, baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya. "Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras.

Karena itu, Sekda dan Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di rakor ini," ucap Benni di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, sinkronisasi tidak hanya soal anggaran, tetapi juga soal waktu, target, dan kualitas program.

Benni menjelaskan, forum itu juga menjadi wadah bagi sekda dan kepala Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah.

Pihaknya berharap para sekda dan kepala Bappeda bisa menyampaikan sebanyak mungkin kebutuhan daerah. “Kami ingin tahu program apa yang akan dijalankan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat," jelas Benni.

Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Hadi Supratikta, menilai rakor ini langkah strategis Mendagri M Tito Karnavian dalam merespons tantangan efisiensi fiskal yang dihadapi pemda.

Menurut Hadi, sinergi antara sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026.

Dia menilai, Mendagri perlu memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem investasi daerah.

Ia juga menilai rakor ini momentum penting menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus dari pusat ke daerah, termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah.

Republika