REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Dalam 100 hari kinerja Rudy Mas’ud sebagai Gubernur Kalimantan Timur, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Mulawarman, Samarinda memberi rapor merah.

Mereka menilai Gubernur Rudy belum menunjukan langkah nyata yang menjawab persoalan publik.

“Banyak masalah masih berulang dan justru memburuk. Kasus pembunuhan masyarakat adat di Muara Kate belum terselesaikan, kekerasan dan represifitas terhadap gerakan sipil terus berlangsung,” ujar Ketua BEM KM Unmul Maulana, melalui rilis yang diterima redaksi, pada Selasa (3/6/2025).

BEM KM Unmul, lanjut Maulana, menilai ketimpangan infrastruktur, kelangkaan BBM dan lamban dalam merespon beredarnya BBM oplosan.

Selain itu, eksploitasi tambang dinilai semakin memperparah konflik agraria dan krisis ekologis. Katanya, hal ini ditandai berbagai perampasan ruang hidup rakyat dan banjir yang makin sering melanda berbagai Kabupaten/Kota.

Sejauh ini, lanjutnya, belum ada implementasi konkret terhadap delapan program prioritas yang dijanjikan sebelumnya.

“Alih-alih menjawab akar persoalan rakyat, bagi kami, ini hanya program populis yang diangkat hanya untuk kepentingan pencitraan dan legitimasi kekuasaan, bersifat seremonial, serta tidak menyentuh aspek struktural,” imbuhnya.

Dengan demikian, BEM KM Unmul Samarinda menilai 100 hari pertama kinerja Rudy Mas'ud sebagai Gubernur Kaltim perlu dievaluasi total.

Tujuannya untuk menghadirkan pemerintahan demokratis, transparan, responsif, dan progresif, serta berpihak pada rakyat Kalimantan Timur secara menyeluruh.

“Kami menyatakan Rapor Merah bukan hanya sebagai bentuk kritik, tapi peringatan keras! Kekuasaan yang dibangun tanpa keberpihakan, hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Kalimantan Timur!,” tegas Maulana.

Menurutnya kritik ini bagian penting menjaga stabilitas politik negara.

“Jika hari ini kinerja pemerintah daerah tidak di kontrol penuh dan tidak ada transparansi kepada publik, maka kami memberi raport ini agar publik mengetahui,” tegasnya.

Saat ditanya dasar apa yang digunakan untuk memberi rapor merah tersebu, Maulana menyebut sebelum memberi penilaian mereka telah melakukan kajian.

“Ini berdasarkan kajian kami,” jelasnya.

Program Prioritas Diberi Nilai D

Pada Senin (2/6/2025), melalui akun resminya, BEM KM Unmul mengunggah lembaran rapor untuk Rudy Mas’ud. Dalam grafis rapot yang mereka rilis, ada delapan item mendapat nilai D, item itu termasuk pelaksanaan program kerja prioritas.

Delapan item itu, pendidikan gratis dari SMA/ SMK sampai S3, gratis biaya berobat dan layanan kesehatan, distribusi makanan bergizi gratis, gratis seragam sekolah.

Lalu, gratis umrah bagi marbot dan perjalanan spiritual bagi penjaga rumah ibadah, peluncuran aplikasi SAKTI, dan percepatan pembangunan infratruktur. Delapan item program kerja prioritas itu, oleh BEM KM Unmul, diberi nilai D.

Adapun lima item lainnya, mendapat nilai A. Yakni, respon ngawur dan kosong terhadap bencana banjir, lamban dalam merespon dugaan oplosan BBM yang menyebar luas, menutup mata terhadap kasus kekerasan. Seperti berbagai kasus kekerasan, represifitas, dan kriminalisasi terhadap setiap gerakan rakyat di Kaltim.

Item keempat, janji kosong dalam kasus pembunuhan masyarakat adat di Muara Kate. Item kelima, nyinyir terhadap kepala daerah lain sedang kinerja sendiri masih tidak jelas. Lima item itu mendapat nilai A.

Penilaian rapor merah ini, belum direspon pihak Pemprov Kaltim.

Di sisi lain, sejumlah elemen berencana menggelar aksi di depan kantor Gubernur Kaltim, pada Rabu, 4 Juni 2025. Aksi itu bertajuk: Seruan Aksi 100 Hari Disiksa Gubernur Kalimantan Timur.

Dalam poster seruan yang menyebar di sosial media, mereka mengundang seluruh elemen. Mulai buruh, tani, mahasiswa, rakyat miskin kota, rakyat tertindas, dan seluruh elemen sipil se-Kalimantan Timur, untuk tumpah ruah ke jalan pada rencana aksi mereka.

Taufik Hidayat