REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Raja Minyak Riza Chalid, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, bakal dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang, DPO.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih memburu keberadaan Raja Minyak itu, lantaran saat ditetapkan sebagai tersangka, Riza Chalid tidak sedang berada di Indonesia.

Ditengarai ia tengah berada di Malaysia. Perburuan terhadap Raja Minyak Muhammad Riza Chalid pun terus dilakukan. Bahkan Kejagung akan memasukkan tersangka kasus korupsi minyak mentah itu ke dalam daftar pencarian orang pada pekan ini.

“Kalau DPO terkait dengan MRC, insyaallah pada pekan ini akan ditetapkan DPO-nya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, Senin.

Ia juga memastikan proses pengajuan red notice Interpol terhadap Riza Chalid juga sedang dalam proses. “On process juga dalam red notice-nya,” ujarnya.

Diketahui, Muhammad Riza Chalid selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak merupakan salah satu dari delapan tersangka baru.

Ia terjerat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) memastikan Riza Chalid saat ini benar berada di Malaysia dan diduga sudah menikahi kerabat sultan dari salah satu negara bagian Negeri Jiran.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kepada Antara menyampaikan, pernikahan itu ditengarai telah dilakukan sejak empat tahun lalu.

"Dalam konteks ini saya sudah memastikan Riza Chalid ada di Malaysia, dan diduga sudah menikah dengan orang yang punya kekerabatan dengan raja atau sultan di Malaysia, empat tahun lalu," kata Boyamin.

Menurut informasi yang diperoleh Boyamin, Riza Chalid menikah dengan kerabat sultan dari negara bagian berinisial J atau negara bagian berinisial K.

"Sultan itu kalau tidak dari negara bagian J, dari negara bagian K," ungkapnya. Ia mengatakan Riza Chalid saat ini lebih banyak tinggal di Johor, Malaysia.

Republika