REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Pemerintah Kalimantan Utara berupaya memperkuat strategi menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong percepatan transformasi digital di daerah.

Salah satunya, melalui High Level Meeting Konsolidasi Program Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Tim ini dipimpin Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Zainal Paliwang.

Gubernur Paliwang berjanji pihaknya berkomitmen memastikan kebijakan lebih terarah dan terintegrasi.

Tujuannya, menghadapi tantangan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan dan merumuskan langkah-langkah strategis.

“Terutama untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan efisiensi layanan publik berbasis digital,” ujar Paliwang, melalui keterangan resminya, dinukil Ahad (9/3/2025).

Ia mengingatkan sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan menghadapi dinamika ekonomi, terutama menjelang periode Ramadan dan Idul Fitri yang kerap diiringi kenaikan harga bahan pokok.

Pada Februari 2025 Kaltara mengalami deflasi sebesar -0,49% (YoY). Gubernur mengingatkan agar tetap harus waspada terhadap lonjakan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan.

“Kerja sama kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan harga serta memastikan distribusi barang tetap lancar,” ingat Paliwang.

Untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga, Pemerintah Kaltara akan mengintensifkan operasi pasar murah, sidak pasar, dan penguatan stok pangan.

Kegiatan itu dirangkai melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dan kerja sama antar daerah.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pemantauan distribusi barang, terutama di pelabuhan-pelabuhan utama guna menghindari gangguan pasokan.

Mengacu Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Semester II 2024, seluruh wilayah Kaltara telah mencapai kategori digital. Namun, upaya memperluas digitalisasi dalam sistem pembayaran dan layanan publik terus didorong untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kita harus memastikan sistem pembayaran digital semakin terintegrasi, sehingga tata kelola keuangan daerah lebih efisien dan transparan,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, digitalisasi menjadi strategi penting meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mendorong inklusi keuangan masyarakat.

Sebagai upaya percepatan, Gubernur menginstruksikan seluruh anggota TP2DD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk bersiap menghadapi Championship TP2DD 2025 dengan memenuhi seluruh parameter digitalisasi yang telah ditetapkan.

Paliwang kembali mengingatkan tantangan ke depan akan semakin kompleks. Namun dengan kerja sama dan inovasi yang berkelanjutan, ia yakin dapat menjadikan Kaltara sebagai provinsi yang lebih maju, makmur, dan berdaya saing di era digital.

Yan Andri