REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Peristiwa keracunan akibat menyantap menu Makan Bergizi Gratis atau MBG, terus menyedot perhatian publik.

Sampai kini, sudah ribuan kasus keracunan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah pihak terus mendesak agar program unggulana Presiden Prabowo ini dievaluasi total.

Hal tersebut untuk mencegah kasus keracunan berulang. Mengacu data Badan Gizi Nasional, angka kasus dugaan keracunan akibat MBG yang terdampak telah mencapai 6.517 orang.

Untuk memantau kasus tersebut, Kementerian Kesehatan bakal menampilkan informasi terkini ihwal keracunan akibat program MBG. Hal itu bakal disajikan seperti Kemenkes menampilkan kasus Covid-19 pada masa pandemi.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan memberi informasi terkini terkait kasus dugaan keracunan akibat MBG. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.

"Tadi yang kita bicarakan khususnya dari pengawasan adalah kita ingin melakukan standarisasi dari laporan dan angka-angka," ujarnya saat konferensi pers, Kamis (2/10/2025).

Menurutnya, angka terkait kasus itu bakal dihimpun dari puskesmas di seluruh wilayah Indonesia. Kemenkes nantinya bakal terus memperbarui angka kasus setiap harinya.

"Angka-angka itu setiap hari ada, setiap minggu ada, dan nanti angkanya akan dikonsolidasikan bersama antara Kemenkes dan BGN," ujar Budi.

Terus Bertambah

Meski korban keracunan belum berhenti, yang jumlah totalnya sudah ribuan kasus, Badan Gizi Nasional memastikan bakal terus melaksanakan program ini.

BGN tetap meneruskan MBG di tengah desakan melakukan moratorium. Dalihnya, masih banyak masyarakat yang disebut menantikan untuk menikmati program tersebut.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya telah mendapatkan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk terus melaksanakan program MBG.

Bahkan, Prabowo disebut ingin BGN melakukan percepatan agar program itu makin banyak dirasakan rakyat Indonesia. Apalagi, masih banyak masyarakat yang diklaim menanti program itu.

"Saya tetap diperintahkan Pak Presiden melakukan percepatan-percepatan, karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis," kata Dadan, saat konferensi pers, Kamis (2/10/2025).

Karena itu, Dadan menyatakan, BGN akan terus melaksanakan program MBG. Pelaksanaan program akan terus dilakukan, kecuali Presiden Prabowo memberikan perintah lain kepadanya.

"Di luar perintah itu, saya tetap melaksanakan," jelas Dadan Hindayana.

Antisipasi Keracunan Berulang

Selain melakukan update korban keracunan MBG, Kemenkes juha bakal melakukan sertifikasi untuk seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapir MBG.

Hal itu dilakukan untuk mencegah kasus keracunan berulang kembali.

Menkes Budi menambahkan, sejumlah sertifikasi akan menjadi standar minimum bagi sebuah SPPG untuk beroperasi.

Di antara pelbagai sertifikat yang harus dimiliki SPPG adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Kami sudah menyepakati tadi bahwa BGN akan mewajibkan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi dari Kemenkes," imbuh Budi.

Tak hanya itu, Budi menambahkan, pihaknya juga bakal melakukan sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Hal itu dilakukan untuk memastikan penerapan standar gizi dan menajemen risiko di SPPG. Terakhir, Kemenkes juga mewajibkan SPPG lolos sertifikasi halal.

"Nah ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM," ujarnya.

Menurutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPOM dan BGN untuk melakukan sertifikasi kepada seluruh SPPG.

Ia juga telah menginstruksikan jejarannya agar dilakukan percepatan dalam pelaksanaan sertifikasi itu.

"Kami sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing penerbit sertifikasi agar prosesnya itu bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang ijin yang mahal-mahal," tuturnya.

Republika