REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Kisruh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Balikpapan, memantik reaksi kekecewaan masyarakat kota ini.

Beragam reaksi pun muncul, memprotes kenaikan pajak yang dinilai mencekik rakyat.

Merespon hal itu, Pemerintah Balikpapan memutuskan menunda penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang berujung pada kenaikan besaran PBB-P2.

Penangguhan kenaikan yang diputuskan Pemkot Balikpapan, sekaligus merespon Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada 14 Agustus 2025 .

Surat Edaran itu meminta setiap Kepala Daerah mengantisipasi potensi polemik kenaikan PBB.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, mengatakan penyesuaian NJOP sebelumnya dilakukan di beberapa wilayah strategis.

Ia mencotohkan, seperti kawasan industri Kariangau, Sepinggan, Jalan Mukmin Faisyal, dan atau daerah yang terdampak pembangunan jalan dan jembatan tol. Serta kawasan yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

“Kami menegaskan, ini bukan kenaikan PBB secara umum, tetapi penyesuaian NJOP di wilayah tertentu. Namun, demi menjaga kondusivitas dan mengikuti arahan Mendagri, kami menunda penerapan tarif baru dan mengembalikan ke tarif tahun 2024,” papar Rahmad, Jumat (22/8/2025).

Ia menyampaikan penyesuaian NJOP ini bukan berlaku merata, melainkan hanya untuk kawasan yang nilai ekonomisnya meningkat.

Pihaknya juga kan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman.

“Nanti kita kembalikan pada tarif 2024. Kita juga melihat situasi dan kondisi, selain itu kami akan sosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya, Sabtu.

Selama ini isu yang berkembang Pemkot menaikkan PBB diam-diam. Hal ini makin memantik kekecewaan masyarakat.

Meski kenaikan PBB-P2 ditangguhkan atau ditunda, masyarakat dan mahasiswa Balikpapan tetap berencana melakukan aksi.

Mereka akan menggelar aksi damai pada 25 Agustus mendatang.

Massa yang tergabung dalam Aliansi BAKWAN atau Aliansi Balikpapan Melawan, menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan. Seperti halnya di Pati dan Bone.

Humas Aliansi BAKWAN, Khair Irfan, menegaskan pihaknya akan tetap melakukan aksi gabungan seluruh elemen mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung.

Selain itu ada juga masyarakat umum, ormas, dan LSM. Semua tergabung dalam Aliansi BAKWAN. Bahkan, sudah ada yang memberikan donasi air mineral untuk rencana aksi tanggal 25 nanti.

"Kami tetap akan aksi untuk mendesak pembatalan. Yang kami butuhkan batal, bukan penundaan atau penangguhan," tegas Khair Irfan.

Ia mengatakan saat masyarakat kesulitan atas harga-harga kebutuhan yang kian mahal, bukan diberi stimulus tapi justru dibebankan kenaikan pajak bumi dan bangunan.

"Apalagi naiknya diam-diam, tanpa sosialisasi. Dan naiknya sangat-sangat tidak wajar. Untuk itu kami mendesak pembatalan kenaikan PBB-P2," tegasnya.

Aliansi BAKWAN telah melakukan konsolidasi pada Kamis malam lalu. Pihaknya juga membuka posko pengaduan masyarakat yang telah merasakan kerugian akibat kenaikan PBB-P2 yang tak wajar.

Mereka juga melakukan penggalangan bantuan agar masyarakat Balikpapan mensupport aksi tersebut, sebagaimana gerakan massa di Pati, Jawa Tengah.

Selain menolak kenaikan pajak, mereka juga menyoroti pelbagai isu lokal yang meresahkan masyarakat. Menurutnya, aliansi berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat agar mereka bersama-sama berjuang demi perbaikan di Balikpapan.

"Banyak sekali masalah di Balikpapan yang merugikan warga, mulai banjir, air bersih, hingga subsidi yang tidak tepat sasaran. Kami akan terus bergerak," katanya.

Dalam notulensi konsolidasi yang diterima redaksi, dijelaskan beragam isu yang mereka tuntut untuk aksi tanggal 25 Agustus mendatang.

Antara lain:

1. Permasalahan kenaikan PBB yang sangat membebankan masyarakat Balikpapan.

2. Permasalahan krisis air berkepanjangan.

3. Harga sembako yang melonjak tinggi.

4. Permasalahan banjir yang tidak kunjung selesai sampai sekarang.

5. Permasalahan Banjir GPA yang sudah 2 tahun lebih tidak tuntas.

6. Masalah pembukaan lahan ilegal: amdal dan perizinannya tidak jelas.

7. Menuntut Pemkot Balikpapan untuk segera menangani maraknya LGBT di kota ini.

Naik Diam-diam

Sebelumnya, Ketua PMII Balikpapan, Hijir Ismail, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkot Balikpapan. Ia menilai, masyarakat saat ini sedang dalam kesulitan di tengah beban harga-harga kebutuhan yang naik mencekik.

“Belum selesai bernafas menghadapi kenaikan harga, sudah dikasih beban lagi kenaikan PBB. Naiknya juga tanpa sosialisasi, kenapa kenaikan pajak bumi dan bangunan harus diam-diam,” sesalnya, Kamis.

Ia menilai kenaikan ini harus dibatalkan karena sangat membebani masyarakat. Hijir juga merasa heran, ketika ada warga yang mengalami kenaikan sampai 3.000 persen, lalu tiba-tiba Pemkot memberi diskon sampai 90 persen.

“Setelah viral, tiba-tiba Pemkot mengumumkan ada diskon. Ini kebijakan apa? Dari mana acuannya, apa dasar hukumnya,” ujar Hijir. Kebijakan Pemkot Balikpapan dinilai sebagai langkah yang gegabah dan tergesa-gesa. Hal itu menurutnya kebijakan yang ngawur, tanpa kajian mendalam.

PMII Balikpapan, lanjut Hijir, akan terus mengawal kenaikan PBB ini. Pihaknya mendesak agar kenaikan segera dibatalkan seperti daerah lain. “Jangan lagi bebani masyarakat yang sudah sengsara,” tegasnya. Apalagi, katanya, kenaikan itu tidak ada sosialiasi ke warga.

Taufik Hidayat