REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Massa dari Aliansi Balikpapan Melawan melakukan unjuk rasa mendesak pembatalan pajak bumi dan bangunan, Senin.

Mereka menginginkan bertemu Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan meminta jaminan kesepakatan atas poin-poin tuntutan mereka. Namun, hal itu tidak bisa terjadi lantaran sudah sejak Sabtu lalu, Wali Kota izin ke luar kota bersama keluarganya.

Wali Kota bersama istrinya melakukan ziarah kubur. Kegiatan ziarah itu sendiri diabadikan lewat unggahan Story Instagram Rahmad Mas’ud, Senin. Bertepatan dengan adanya aksi massa di Balikpapan.

Rahmad Mas’ud mengunggah dua video, yang tengah khuysu berziarah. Salah satu keterangan videonya tertulis: Ziarah Kubur Raja-Raja Banggae, Majene, Sulawesi Barat.

Menurut Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, wali kota telah izin sejak dua hari silam. “Hari Sabtu izinnya pergi ke luar kota bersama keluarga,” ujar Bagus.

Untuk meredamkan aksi, Bagus Susetyo akhirnya menemui massa untuk menampung aspirasi mereka. Ia didampingi Asisten I Setkot Zulkifli dan Sekda Balikpapan Muhaimin.

Meski begitu, massa merasa tak puas. Mereka tetap ingin bertemu Wali Kota Rahmad.

Walaupun Bagus telah memberi penjelasan panjang lebar dalam dialog lebih dari 30 menit, namun pertemuan tidak juga menemui titik tengah. Hasil dialog deadlock.

Massa tetap mendesak bertemu langsung dengan Wali Kota Balikpapan.

“Permintaan kami ingin bertemu Pak Wali Kota agar bisa duduk bersama di sini. Mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” pinta Koordinator Lapangan Aksi, Hendrikus.

Pihaknya khawatir Wawali Bagus tidak bisa memberi keputusan pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Massa Aliansi Balikpapan Melawan juga tak mau jika tidak ada jaminan dari Wali Kota untuk membatalkan pajak tersebut.

"Kalau tidak ada wali kota, keterangan bapak sulit dipertanggungjawabkan. Jangan hari ini ngomong begini, besok wali kota meralatnya," ujar Farah delegasi buruh. Hal itu ditampik Bagus.

Bagus berujar, pemerintah sudah menerima aspirasi dan akan mempertimbangkan opsi pembatalan kenaikan PBB-P2. “Usulan penolakan kenaikan PBB akan kami bahas agar tahun ini tidak berlaku dulu, kami juga akan melakukan kajian komprehensif,” jawab Bagus.

Ia juga menegaskan jika pemerintahan ini bukan dimiliki hanya oleh wali kota seorang. Artinya, lanjut Bagus, selama ada delegasi pemerintahan termasuk dirinya, maka itu termasuk bagian dari pemerintahan.

"Saya menjawab bukan mengatasnamakan pribadi. Saya akan memberi informasi berkaitan program pemerintah Balikpapan," imbuh Bagus. Saat ditanya apakah berani membatalkan kenaikan atau tidak, jawaban Bagus dinilai tak memuaskan massa.

Ketegangan pun terjadi lantaran massa menilai dialog tidak substantif dan sekadar formalitas. “Prinsipnya, pemerintah hadir mencari solusi. Kami minta masyarakat sabar menunggu kajian,” tegas Bagus.

Penjelasan Bagus, kemudian diselak oleh salah satu massa. Pihak Aliansi Balikpapan Melawan menilai jawaban Bagus bukan sesuatu yang diinginkan karena lagi-lagi dinilai tak menjawab substansi tuntutan. Dan tetap meminta menghadirkan sosok Balikpapan 1.

Bagus kembali menegaskan jika Wali Kota Rahmad memang benar-benar tidak ada di Balikpapan.

"Sekarang, beliau (Wali Kota Rahmad Mas’ud) memang lagi ada di Sulawesi, di luar kota. Saya sebagai Muslim, untuk apa berbohong. Anda tak perlu menuntut kehadiran beliau karena sudah dua hari lalu di luar kota," ujar Bagus.

Bagus juga menegaskan ia datang menemui massa untuk meredam situasi yang sempat tegang. Pihak Kepolisian meminta delegasi Wali Kota untuk menemui para pengunjuk rasa.

Tetapi, penjelasan Bagus tak juga melunakan massa. Mereka tetap menginginkan agar bisa bertatap muka langsung dengan Wali Kota yang sedang tugas di luar.

Akhirnya, diberi opsi pertemuan dengan Wali Kota Rahmad Mas’ud akan berlangsung pada Jumat (29/8/2025) pukul 10.00 WITA sampai dengan selesai.

Massa Aliansi Balikpapan Melawan menyatakan akan menagih janji Pemerintah Balikpapan untuk menuntaskan masalah lain di kota ini. Mulai banjir, krisis air bersih, macet, serta ketersediaan beras dan gas melon tabung tiga kilogram.

Upaya Genjot PAD

Ditemui lepas dialog dengan massa aksi, Bagus menyampaikan pihaknya tetap mencari cara menggenjot Pendapatan Asli Daerah – PAD. Selama ini Pemkot terus berupaya melakukan sertifikasi aset agar bisa dimanfaatkan investor.

"Saya kemarin ke BPN sertifikasi aset-aset Pemkot agar segera diselesaikan, sehingga dapat dimanfaatkan investor atau pihak swasta. Jadi sistemnya kerja sama pemerintah dengan badan usaha,” jelas Bagus.

Ia kemudian mencontohkan, hotel Novotel di kota ini dibangun di atas tanah Pemkot. “Selain itu kita juga ada project pengadaan tanah, seperti yang di Haji Raden untuk penanganan banjir dan pelayanan air bersih," imbuhnya.

Saat media ini menanyakan apakah sudah memaksimalkan Perusda untuk meningkatkan PAD, Bagus menjawab diplomatis. Ia mengaku tak hafal berapa nilai kontribusi Perusda untuk pendapatan daerah.

"Aku gak hafal, yang jelas kita akan tetap mengevaluasi setiap kegiatan Perusda, coba konfirmasi ke Perusda, daripada saya ngomong salah," tutur Bagus.

Ia kemudian menerangkan, Perusda Manuntung Sukses memang ada beberapa kegiatan.

Kalau perusahaan itu sudah ada perkembangan bisnis, baru Pemkot bisa berharap maksimal, namun saat ini pihaknya masih menginventarisir point-point mana kegiatan Perusda yang bisa mendatangkan laba dalam waktu cepat.

“Jadi perusahaan kan ada rencana jangka pendek dan panjang, kita berharap perusahaan itu mendapat kontribusi jangka pendek seperti Bendali."

Bagus juga tak hafal saat ditanya besaran kontribusi PBB-P2 terhadap PAD hingga pihaknya sempat menaikan NJOP, yang menimbulkan polemik sampai gelombang massa aksi.

“Untuk nilai kontribusi PBB ke PAD, saya tidak hafal, coba ditanyakan sendiri ke BPPRD," ujar Bagus.

Dijaga Ratusan Personel

Aksi massa di Balikpapan pada 25 Agustus, dijaga ratusan personel dari Polresta Balikpapan.

Kabag Ops Polresta Balikpapan, Kompol Jajat Sudrajat, mengatakan total ada sekitar 250 personel untuk melakkukan pengamanan aksi tersebut. Jumlah ini sudah termasuk dukungan dari Satpol PP dan BPBD Kota Balikpapan.

"Untuk penanganan unjuk rasa baik personel Polresta, lalu lintas, dan instansi terkait, ada sekitar 250 personel,” jealsnya.

Dari jumlah itu termasuk 17 personel Polwan yang ikut melakukan pengawalan. Adapun pola pengamanan yang diterapkan, lanjutnya, tetap mengedepankan metode persuasif, sesuai arahan yang telah diberikan kepada seluruh personel di lapangan.

“Penanganan dilakukan secara persuasif. Kita layani pengunjuk rasa untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan tertib dan tenang,” jelasnya.

Pihaknya juga memberi batas waktu aksi. Ia berharap para peserta demonstrasi bisa mengikuti ketentuan UU, yakni sampai pukul 18.00 WITA.

Ia mengingatkan agar massa aksi tetap menyampaikan aspirasi damai, baik kepada Pemkot maupun DPRD Balikpapan. “Jangan sampai terprovokasi. Harapan kami, aksi berjalan dengan tertib, tenang, dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” imbaunya.

Kenaikan PBB-P2 Sementara Ditunda

Sebelumnya Pemerintah Balikpapan memutuskan menunda penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang berujung pada kenaikan besaran PBB-P2.

Penangguhan kenaikan yang diputuskan Pemkot Balikpapan, sekaligus merespon Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada 14 Agustus 2025 .

Surat Edaran itu meminta setiap Kepala Daerah mengantisipasi potensi polemik kenaikan PBB.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, mengatakan penyesuaian NJOP sebelumnya dilakukan di beberapa wilayah strategis.

Ia mencontohkan, seperti kawasan industri Kariangau, Sepinggan, Jalan Mukmin Faisyal, dan atau daerah yang terdampak pembangunan jalan dan jembatan tol. Serta kawasan yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

“Kami menegaskan, ini bukan kenaikan PBB secara umum, tetapi penyesuaian NJOP di wilayah tertentu. Namun, demi menjaga kondusivitas dan mengikuti arahan Mendagri, kami menunda penerapan tarif baru dan mengembalikan ke tarif tahun 2024,” papar Rahmad, Jumat (22/8/2025).

Ia menyampaikan penyesuaian NJOP ini bukan berlaku merata, melainkan hanya untuk kawasan yang nilai ekonomisnya meningkat. Pihaknya juga kan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman.

“Nanti kita kembalikan pada tarif 2024. Kita melihat situasi dan kondisi, selain itu kami akan sosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya. Selama ini isu yang berkembang Pemkot menaikkan PBB diam-diam.

Hal inilah yang memantik kekecewaan warga. Meski kenaikan PBB ditunda, masyarakat dan mahasiswa Balikpapan tetap meminta agar kenaikan dibatalkan.

Taufik Hidayat