REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Sepanjang Agustus 2025 Badan Pusat Statistik mencatat adanya inflasi year on year (y-on-y) di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,79 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,54.

”Inflasi y-on-y terjadi karena ada kenaikan harga yang ditunjukkan naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran,” papar Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana dalam keterangan resminya, Selasa (2/8/2025).

Untuk kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan, yakni: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,15 persen.

Lalu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,36 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,93 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,43 persen.

”Kelompok pendidikan 2,49 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 2,24 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,04 persen,” imbuhnya.

Adapun kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,74 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,87 persen.

Kemudian kelompok transportasi sebesar 2,68 persen, serta kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,28 persen.

Dari empat kabupaten/kota cakupan IHK di Kalimantan Timur, seluruhnya tercatat mengalami inflasi y-on-y.

Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,99 persen dengan IHK 108,91. Disusul Kota Samarinda 2,02 persen, Kabupaten Berau 1,87 persen, dan terendah di Kota Balikpapan sebesar 1,31 persen.

“Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Agustus 2025 sebesar 0,40 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Agustus 2025 sebesar 1,51 persen,” jelas Yusniar.

Rapat Inflasi, Gubernur se-Indonesia Diminta Jaga Stabilitas

Menyikapi kondisi terkini dan suasana politik nasional, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpesan kepada seluruh Gubernur se-Indonesia agar fokus menjaga stabilitas daerah.

Hal itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi perkembangan situasi terkini dirangkaikan dengan rapat pengendalian inflasi yang digelar secara daring, Selasa (2/9/2025).

Rapat ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Staf Presiden Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud didampingi Wakil Gubernur, Seno Aji serta jajaran kepala Perangkat Daerah tampak hadir mengikuti rapat virtual di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim.

Tito menjelaskan, Presiden telah mengambil langkah cepat dengan rapat internal kabinet, berdialog dengan tokoh agama, organisasi masyarakat dan partai politik.

Pesan utama Presiden, deteksi dini diperkuat, koordinasi pusat-daerah ditingkatkan, serta tegas membedakan aksi demonstrasi damai dengan tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas-fasilitas umum dan penjarahan.

Para kepala daerah diminta segera menggelar rapat forkopimda, merangkul tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga menggalakkan doa lintas agama demi menyejukkan suasana.

Ia juga mengingatkan pentingnya sikap low profile pemerintah di tengah gejolak sosial.

“Stop kegiatan seremonial yang berlebihan. Jangan pesta musik, jangan flexing. Pejabat pun harus menyesuaikan cara berpakaian. Saat rakyat susah, pemerintah harus tampil sederhana,” tegasnya.

Di tengah kondisi tersebut, program pro-rakyat tetap harus dijalankan. Seperti penyaluran bansos, Gerakan Pangan Murah, hingga operasi stabilisasi harga oleh Bulog.

Mendagri juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang dinilai cepat bergerak, menyikapi kondisi terkini. Termasuk Kaltim.

“Dari laporan kami di Kaltim yakni di Kabupaten Kukar dan Paser sudah cukup baik dan mengambil langkah cepat dalam menyikapi situasi terkini,” ucapnya.

Tito mengingatkan hak kebebasan berpendapat tetap dijamin Undang-Undang. Namun, pemerintah daerah wajib memastikan aksi tidak bergeser ke arah kekerasan.

Ia juga mendorong masyarakat kembali mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat RT/RW.

Yan Andri