REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Warganet Kaltim heboh dengan viralnya dokumen anggaran Perubahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun anggaran 2025, Selasa.

Pemerintah Provinsi Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk membiayai jasa publikasi influencer dalam program P-RKPD 2025.

Dana itu dialokasikan di Dinas Pariwisata Kaltim.

Selain itu, ada pula sebesar Rp 17 miliar dialokasikan untuk videotron di kantor Gubernur Kaltim. Anggaran ini ditempatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim.

Netizen berpendapat seharusnya anggaran itu dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan menyentuh masyarakat. Apalagi di tengah efisiensi dan sulitnya masyarakat menahan gejolak kenaikan harga pokok. “Mending kasih bantuan ke warga yg kurang mampu yg udh milih bapak,” saran pengguna akun @henny_***yid

“Influencer timses pemenangan dpt proyek,” timpal @yazid.**

Ada pula yang membandingkan dengan anggaran untuk kebutuhan atlet Kaltim.

“Influencer 1,7 m, atlet nya berangkat Kejurnas disuruh biaya mandiri padahal ga kurang2 bawa balik medali kejurnas ke Kaltim,” ujar netizen lain.

Selain itu, warganet Kaltim juga mempertanyakan besarnya anggaran untuk videotron yang sampai menelan biaya Rp 17 miliar. “Maaf nanya, videotron apa sampe 17 M? "Daging" ini, lumayan gede ini "KUE"nya,” kata warganet.

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyampaikan kerja sama dengan influencer bukan hal baru dalam strategi pemasaran pariwisata.

Ia berdalih pendekatan ini sudah ladzim dilakukan di berbagai daerah dan kementerian, termasuk Kementerian Pariwisata.

“Penggunaan influencer bagian strategi promosi yang sah dan sudah biasa dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah lain. Seperti Jawa Barat, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta,” jelas Ririn, dilaporkan Selasar, Selasa (16/9/2025).

Menurutnya, kolaborasi dengan influencer bertujuan meningkatkan jangkauan promosi destinasi wisata Kaltim yang selama ini dinilai belum terekspos secara optimal.

Ririn memberi contoh banyak destinasi di Kaltim punya potensi besar, namun belum dikenal luas masyarakat, terutama di luar daerah.

Pihaknya ingin meningkatkan jangkauan informasi lewat media sosial.

“Selama ini kami sudah bekerja sama dengan media online, televisi, dan menggelar berbagai kegiatan seperti table top meeting dan business matching. Tapi kami perlu strategi tambahan untuk memperluas cakupan informasi,” ujarnya.

Ia menilai para influencer yang dilibatkan akan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan promosi pariwisata, termasuk dalam bentuk postingan bersama di media sosial resmi Dispar dan pemerintah provinsi.

“Mereka akan kami libatkan dalam bentuk kolaboratif, bukan hanya sekadar promosi satu arah. Jadi, ini bagian dari strategi pemasaran digital yang terintegrasi,” katanya.

Ia menjelaskan strategi ini sejalan dengan dua misi besar Pemprov Kaltim di sektor pariwisata, yakni pengembangan desa wisata serta penguatan dan digitalisasi ekonomi kreatif.

Menanggapi perbincangan hangat di publik terkait anggaran tersebut, Ririn mengimbau agar masyarakat tak terlalu mempermasalahkannya, karena program ini telah melalui perencanaan dan sesuai kebutuhan promosi sektor pariwisata daerah.

Taufik Hidayat