REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud beserta jajaran mengadakan diskusi bersama Forum Rakyat Kaltim Bersatu, terkait pemangkasan dana Transfer ke Daerah, TKD.

Diskusi yang dikemas Dialog Panel itu mengangkat tajuk: Menyikapi Kebijakan Efisiensi Transfer Keuangan Daerah dan Upaya Menuju Transformasi Ekonomi Provinsi Kaltim. Yang dihelat di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (22/9/2025).

Diskusi ini menghadirkan tokoh-tokoh penting Benua Etam yang menyuarakan satu pesan serupa: Kaltim tak boleh dirugikan dari dampak pemotongan dana Transfer ke Daerah.

Ketua Forum Rakyat Kaltim Bersatu Edy Sofyan menyerukan agar semua pihak mencari terobosan konkret untuk menyelamatkan pembangunan daerah dari dampak kebijakan pemotongan TKD.

“Sudah saatnya kita melakukan tindakan representatif. Kita harus punya pemikiran-pemikiran baru agar pembangunan berkelanjutan tidak terganggu,” tegas Edy.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan dialog ini wujud aspirasi masyarakat yang bermartabat.

Ia mengingatkan, pemangkasan dana transfer yang diatur PMK 56 tahun 2025, akan memengaruhi program pembangunan Kaltim dan kabupaten/kota. Termasuk upaya mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Kami tidak menolak kebijakan nasional, tapi pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan minimum lainnya. Aspirasi ini akan kami bawa langsung ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya dukungan fiskal. Apalagi selama ini Kaltim salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam.

“Wajar bila Kaltim mendapat perhatian khusus,” imbuhnya.

Wakil Gubernur Seno Aji ikut menyoroti fakta Kaltim menyumbang hampir Rp 1.000 triliun PDRB kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, pemotongan dana transfer seharusnya tidak diberlakukan secara seragam.

“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Kaltim mendapat perlakuan khusus. Kalau pun ada pemotongan, sebaiknya di bawah 20 persen,” ungkap Seno.

Ia juga mendorong semua elemen, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI asal Kaltim, aktif melobi pusat.

“Provinsi lain seperti Sulawesi Selatan berhasil menarik dana APBN besar dengan menjalin relasi kementerian. Kita juga harus bergerak,” serunya.

Dialog para tokoh Kaltim menghadirkan, eks Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Rektor Universitas Nahdlautul Ulama Kaltim Farid Wadjdy. Lalu Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Syafruddin, dan Senator DPD RI Andi Sofyan Hasdam.

Dialog ini sekaligus menjadi wadah bertukar gagasan tentang masa depan ekonomi Kaltim. Selain isu TKD, forum juga membahas tantangan lain soal kemiskinan, pengangguran terbuka, hingga stunting.

Di akhir diskusi, seluruh peserta sepakat bersatu menyuarakan kepentingan Kaltim agar kebijakan pemotongan TKD dapat dikaji ulang.

Menkeu Koboi: TKD Ditambah Rp 43 Triliun

Sebelumnya, Pemerintah dan DPR menyepakati pelebaran defisit RAPBN 2026 menjadi Rp 689 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka itu naik dari sebelumnya Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen PDB.

Menteri ‘Koboi’ alias Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelakan, pelebaran defisit masih dalam batas aman. Langkah itu justru diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Itu tidak apa-apa, masih di bawah tiga persen, dan diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi tidak usah takut, kita tetap hati-hati," ujar Purbaya, dilaporkan Republika, Kamis (18/9/2025).

Pelebaran defisit dipicu tambahan belanja negara yang meningkat Rp 56,2 triliun, dari Rp 3.786,5 triliun menjadi Rp 3.842,7 triliun.

Kenaikan terbesar berasal dari transfer ke daerah (TKD) yang melonjak Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.

"Untuk utamanya Rp 43 triliun untuk daerah, sesuai dengan masukan dari daerah. Bagi kami itu penting karena dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan, meski alokasi dana ke daerah turun dibanding tahun lalu, manfaatnya tetap besar. "Ada Rp 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat ke daerah tidak akan berkurang, artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah," ujar Purbaya.

Ia juga menekankan disiplin realisasi belanja daerah akan dipantau lebih ketat. "Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah, jangan sampai terlambat seperti sebelumnya," jelas Purbaya.

Yan Andri