REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Tim SAR di Gaza telah menemukan setidaknya 35 jenazah warga Palestina yang tewas dalam operasi militer Israel.

Pencarian dilakukan menyusul penarikan pasukan penjajah dari sebagian besar wilayah perkotaan pada Jumat pagi. Sebagian besar jenazah ditemukan di Kota Gaza, pusat serangan udara Israel baru-baru ini.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa 17 warga Palestina tewas pada hari Kamis, meskipun ada informasi gencatan senjata telah diumumkan.

Hal ini menjadikan jumlah korban tewas di Gaza menjadi 67.211, termasuk lebih dari 20.000 anak-anak.

Menurut data militer Israel yang bocor, dilaporkan Days of Palestina, pada Jumat, lebih dari 80% korban tewas adalah warga sipil. Selain itu, sekitar 10 ribu orang masih hilang, dikhawatirkan terkubur di bawah reruntuhan.

Warga yang kembali ke pemukiman yang hancur menggambarkan seluruh blok telah luluh lantak menjadi puing-puing.

Juru Bicara Pertahanan Sipil Palestina, Mahmoud Basal, melaporkan "kehancuran besar-besaran" di seluruh Jalur Gaza dan memperingatkan warga sipil tentang bahaya yang ditimbulkan oleh persenjataan yang belum meledak.

Termasuk dan sejumlah rumah yang dipasangi jebakan yang ditinggalkan pasukan penjajah Israel. “Rumah-rumah yang pernah ditempati pasukan mungkin masih berisi bahan peledak,” ujar Basal. Ia juga mengimbau masyarakat Gaza untuk sangat berhati-hati.

Pihak berwenang Gaza mengumumkan dimulainya "fase pemulihan" dan mengatakan pasukan keamanan akan dikerahkan di seluruh Jalur Gaza untuk membantu memulihkan ketertiban dan membantu penduduk yang kembali.

PBB Akan Luncurkan Bantuan ke Gaza Mulai Ahad

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menerima izin dari Israel untuk mulai meningkatkan secara substansial aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza mulai Ahad, menurut laporan The Associated Press.

Pejabat senior PBB, yang meminta identitasnya dirahasiakan agar dapat membagikan detail yang belum dipublikasikan, mengonfirmasi bantuan akan mencakup sekitar 170.000 metrik ton pasokan yang telah ditampung di negara-negara tetangga seperti Yordania dan Mesir.

Badan-badan kemanusiaan telah lama menunggu izin dari pasukan Israel untuk melanjutkan operasi mereka secara penuh.

Dalam beberapa bulan terakhir, PBB dan mitra bantuannya telah berjuang untuk memenuhi permintaan, hanya mengirimkan 20% dari bantuan yang dibutuhkan ke Gaza, kepala kemanusiaan PBB Tom Fletcher melaporkan.

Hamas: Respons terhadap Trump Cerminkan Palestina Bersatu

Pejabat senior Hamas Husam Badran menyatakan pada Kamis bahwa tanggapan Hamas terhadap rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump dikembangkan melalui konsultasi luas dengan faksi-faksi Palestina dan tokoh-tokoh nasional, yang memastikan rencana tersebut mewakili perspektif Palestina yang bersatu.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Badran, yang mengepalai Kantor Hubungan Nasional Hamas dan anggota biro politiknya, mengatakan sejak usulan Trump diumumkan, Hamas terlibat penjangkauan ekstensif untuk membangun konsensus nasional.

"Kami berkomunikasi dengan faksi-faksi dan pemimpin independen, mengadakan pertemuan, bertukar pesan, dan bekerja terus-menerus untuk membentuk posisi kolektif Palestina," ujarnya.

Badran menekankan sikap Hamas dibentuk melalui konsultasi ini dan tetap selaras dengan dialog nasional yang lebih luas selama negosiasi yang diadakan di Sharm El-Sheikh.

Ia juga menekankan bahwa gerakan tersebut tetap berkomitmen pada pembicaraan inklusif di Kairo untuk membahas semua aspek perjanjian.

Serta memastikan rencana masa depan mencerminkan kepentingan kolektif Palestina.

“Setiap keputusan harus datang dari posisi Palestina yang bersatu, yang mencakup semua faksi, tokoh nasional penting, dan masyarakat Palestina yang lebih luas,” tegas Badran.

Ia menggambarkan operasi Badai Al Aqsa pada 7 Oktober 2023 sebagai titik balik bersejarah dalam perjuangan melawan pendudukan Israel.

“Hari itu menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat kami berhak atas kebebasan, penentuan nasib sendiri, dan hak untuk membangun negara di tanah yang mereka duduki,” ujarnya.

Badran menganggap perkembangan terakhir dalam proses gencatan senjata berkat ketahanan rakyat Gaza dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pejuang dan warga sipil.

Ia memuji para pejuang perlawanan yang gugur dan selamat atas tekad dan pembelaan mereka terhadap tanah, identitas, dan tujuan Palestina. Serta menyimpulkan kekuatan persatuan nasional.

"Ketika kita bersatu, kita lebih kuat dan lebih mampu mencapai tujuan nasional kita," kata Badran.

"Apa yang telah kita capai, dan apa yang akan kita capai, dimungkinkan berkat keteguhan rakyat kita dan upaya kolektif seluruh rakyat Palestina. Bersama-sama, kita terus berpegang teguh pada harapan sembari berjuang mewujudkan negara Palestina yang bebas dan adil di seluruh tanah kita yang diduduki."

Pengungsi Kembali ke Reruntuhan Rumah Mereka, Kerugian Miliaran Dolar

Setelah penantian panjang yang diselimuti derita, ribuan pengungsi Palestina akhirnya bisa kembali menginjakkan kaki di tanah kelahiran mereka di Kota Gaza.

Sebagai wilayah yang telah hancur akibat genosida, Gaza di tahun 2025 sedang berhadapan dengan babak baru yang penuh ketidakpastian. Setelah gencatan senjata disepakati, warga sipil yang telah mengungsi mencoba kembali ke puing-puing rumah mereka, meski serangan sporadis masih terjadi.

Genosida selama dua tahun, telah mengakibatkan kerusakan sangat besar di Gaza. Kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar dolar, hampir 90% wilayahnya telah hancur lebur.

Kantor Media Pemerintah Gaza mencatat kerugian ekonomi total mencapai sekitar 70 miliar dolar AS pada awal Oktober 2025, mencakup kerusakan parah pada 15 sektor penting.

Di tengah kerusakan, Bank Dunia dan PBB melaporkan infrastruktur penting telah mengalami kerugian hingga 18,5 miliar dolar.

Kini, Gaza bukan lagi sekadar wilayah yang kesulitan, melainkan puing-puing raksasa yang membutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk bisa dibangun kembali.

Upaya pemulihan menghadapi tantangan besar karena sebagian besar infrastruktur telah rusak total, kelaparan masih membayangi, dan bantuan kemanusiaan yang masuk masih terbatas.

Sumber Israel: Tubuh Pemimpin Hamas Tak Masuk Daftar Pertukaran

Menurut laporan Times of Israel, sebuah sumber Israel menyatakan bahwa jenazah Yahya Sinwar dan saudaranya, Mohammed Sinwar, tidak akan diserahkan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan yang tengah dirundingkan.

Kedua tokoh itu telah gugur dalam operasi militer Israel, namun klaim bahwa jenazah mereka dikecualikan dari proses pertukaran menimbulkan kontroversi besar.

Perundingan antara Israel dan Hamas mengenai pertukaran tahanan terus berlangsung, dengan mediasi dari negara-negara Arab dan aktor internasional.

Menurut Times of Israel, Hamas dikabarkan menuntut agar jenazah Yahya dan Mohammed Sinwar dipulangkan sebagai bagian dari pertukaran tersebut.

Namun Israel menolak permintaan itu, menyebut bahwa tubuh kedua pemimpin Hamas tersebut tidak termasuk dalam daftar yang akan diserahkan.

Sumber Hamas membantah laporan tersebut melalui media Israel N12, menyebutnya sebagai “informasi palsu” yang berupaya memengaruhi jalannya negosiasi.

Yahya Sinwar dianggap sebagai otak serangan 7 Oktober 2023 dan tewas dalam serangan militer Israel di Rafah pada Oktober 2024.

Saudaranya, Mohammad Sinwar, yang sempat menjabat pemimpin sayap militer Hamas setelah kematian Yahya, dikabarkan tewas pada serangan udara Israel pada Mei 2025.

Laporan Reuters menyebut jenazah Mohammad ditemukan di dalam terowongan bawah rumah sakit Eropa di Khan Younis. Israel mengonfirmasi bahwa tubuh Mohammad Sinwar telah diidentifikasi melalui analisis DNA dan bukti forensik.

Daftar Nama Tahanan yang Diinginkan Hamas

Selain permintaan jenazah, Hamas dilaporkan mengajukan daftar tahanan Palestina profil tinggi untuk dibebaskan.

Nama-nama seperti Abdullah Barghouti, Marwan Barghouti, dan Hassan Salameh termasuk dalam daftar Hamas. Hamas juga disebut meminta pembebasan tokoh lain dari Ahmad Sa’adat, Ibrahim Hamed, sampai Abbas al-Sayed.

Kebijakan Israel menolak menyerahkan jenazah dua pemimpin Hamas membawa implikasi diplomasi dan moral. Penolakan itu dinilai bisa memicu tekanan internasional terhadap Israel dari negara-negara Arab dan lembaga HAM yang menuntut penghormatan terhadap kemanusiaan dalam konflik bersenjata.

Di sisi lain, Hamas bisa menggunakan isu jenazah sebagai alat diplomasi dan simbol perjuangan untuk menarik dukungan publik Palestina dan negara-negara pendukung.

Mila