REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM - Kelompok Kerja (Pokja) Tata Tertib DPRD Kaltim menggelar rapat kerja maraton. Agenda itu dihelat tiga hari sejak 10-12 Oktober 2024 di Hotel Jatra Balikpapan.

Rapat itu dilakukan sebagai langkah percepatan penyusunan tata tertib, yang menjadi dasar acuan tugas-tugas DPRD Kaltim ke depan.

Menurut Ketua Pokja, Sarkowi V Zahry rapat kerja ini tindak lanjut dari mandat yang diberikan seluruh anggota DPRD Kaltim kepada Pokja Tatib.

“Sebab Alat Kelengkapan Dewan, seperti komisi dan badan, belum terbentuk. Pokja Tata Tertib ini bertugas menyusun tata tertib DPRD yang akan menjadi acuan menjalankan tugas DPRD Kaltim,” ujar Sarkowi.

Ia bilang, agenda rapat membahas substansi tata tertib berdasarkan hasil kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia serta arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Meski begitu, secara umum dasar hukum dalam penyusunan tata tertib tidak mengalami perubahan signifikan.

Sarkwi menegaskan penyusunan tetap merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, serta Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Pihaknya berupaya mengakomodir usulan dari para legislator lain selama sesuai ketentuan.

“Selain itu, kami juga merumuskan kearifan lokal yang dapat dituangkan dalam tata tertib, semuanya demi meningkatkan kinerja anggota DPRD Kaltim,” imbuhnya.

Ia menyampaikan ada penambahan waktu dari rencana semula. Laporan akhir yang sebelumnya ditargetkan selesai 17 Oktober 2024, kini diperpanjang hingga 28 Oktober 2024.

Sejumlah agenda penting masih perlu dilakukan, seperti rapat koordinasi dengan Pokja lainnya, sosialisasi rancangan tata tertib kepada seluruh anggota DPRD Kaltim, serta konsultasi ke Kemendagri untuk finalisasi.

“Semoga semua proses berjalan lancar, dan setelah tata tertib selesai, kami segera mempersiapkan pembentukan alat kelengkapan DPRD Kaltim,” ujarnya.

Mila