CENDANA NETWORK, SEKITARKALTIM.ID – Partai Keadilan Sejahtera meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, menyusul lonjakan harga minyak dunia yang kini menembus 92 Dolar AS per barel.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka rencana penyesuaian kebijakan fiskal kepada publik menyusul kenaikan harga minyak acuan global Brent crude oil tersebut.
Mulyanto berujar, langkah menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite bukan solusi yang tepat karena berpotensi menekan daya beli masyarakat serta memicu inflasi.
“Kebijakan ini akan menyulitkan masyarakat. Karenanya harus dihindari Pemerintah,” kata Mulyanto kepada wartawan, Sabtu, (7/3/2026).
Ia menilai kenaikan harga BBM akan berdampak luas, mulai dari kenaikan biaya transportasi hingga harga pangan dan biaya produksi yang pada akhirnya membebani masyarakat.
Karena itu, Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 itu meminta pemerintah mencari alternatif lain untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa membebani rakyat.
Salah satunya meninjau kembali pos-pos pengeluaran negara yang tidak efisien. Serta mengoptimalkan penerimaan windfall profit ekspor komoditas seperti batubara, CPO, dan nikel.
Ia menyarankan agar pemerintah dapat kreatif dengan meninjau dan menyesuaikan kembali pos-pos pengeluaran anggaran yang tidak tepat sasaran atau tidak efisien.
“Selain itu mengoptimalkan tambahan pemasukan dari windfall profit ekspor komoditas seperti batubara, CPO, nikel dll,” ujarnya.
Mulyanto mendorong pemerintah melakukan rasionalisasi dan realokasi belanja negara yang tidak prioritas, termasuk meninjau program-program yang menekan APBN serta menjadwalkan ulang proyek-proyek yang dinilai kurang mendesak.
Selain itu, optimalisasi kontribusi BUMN energi seperti Pertamina serta perbaikan ketepatan sasaran subsidi juga dinilai penting agar penggunaan anggaran negara lebih efektif.
Ia menegaskan, pemerintah harus menjalankan kebijakan fiskal secara prudent dan transparan. Menurutnya, publik berhak mengetahui simulasi dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN serta program belanja apa saja yang akan direvisi.
“Keterbukaan kebijakan akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa stabilitas fiskal dijaga tanpa mengorbankan daya beli masyarakat,” paparnya.
Yan Andri
