CENDANA NETWORK, SEKITARKALTIM.ID – Sebanyak 1.500 pekerja sektor pertambangan di Kalimantan Timur berpotensi terancam pemutusan hubungan kerja.
Ancaman PHK ini terjadi akibat kebijakan efisiensi yang mulai diterapkan sejumlah perusahaan tambang batu bara.
Dari potensi PHK di sektor tambang Kaltim, Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara menjadi wilayah yang paling rentan terdampak.
Sebab, kedua kabupaten ini menjadi pusat aktivitas pertambangan terbesar di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim saat ini terus berupaya mencegah terjadinya PHK massal.
Salah satu langkanya, mendorong perusahaan mencari solusi alternatif sebelum mengurangi jumlah tenaga kerja.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kaltim, Arismunandar, mengatakan perusahaan diminta mengutamakan langkah penyesuaian operasional.
Misalnya, kata Arismunandar, mutasi pekerja maupun pengurangan jam lembur. Ia menegaskan agar perusahaan memprioritaskan solusi lain.
“Misalnya mutasi antar-site atau pengurangan jam lembur karyawan sebelum melakukan PHK,” ujarnya.
Arismunandar menyampaikan, angka 1.500 pekerja yang berpotensi terdampak masih berupa estimasi awal. Sebab belum seluruh perusahaan menyampaikan laporan resmi kepada pemerintah daerah.
Hingga saat ini, Disnakertrans Kaltim baru menerima laporan resmi terkait PHK dari PT BAS yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Perusahaan itu melaporkan sebanyak 505 pekerja terdampak kebijakan efisiensi yang dilakukan perusahaan.
Namun demikian, potensi pengurangan tenaga kerja juga mulai terdeteksi di sejumlah perusahaan tambang lainnya.
Beberapa di antaranya berasal dari perusahaan yang tergabung dalam Bayan Group di Kutai Kartanegara serta lima perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Kutai Timur.
Ia menjelaskan, langkah efisiensi berkaitan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sektor pertambangan batu bara yang berdampak aktivitas produksi dan operasional perusahaan.
Meski pemerintah berupaya menekan angka PHK, Disnakertrans Kaltim menegaskan perusahaan wajib memenuhi seluruh hak pekerja jika PHK tidak dapat dihindari.
“Pesangon dan hak-hak pekerja lainnya harus dibayarkan sesuai aturan,” tegas Arismunandar.
Selain pesangon, pekerja yang terdampak PHK juga berhak memperoleh manfaat dari Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Lewat program itu, pekerja akan mendapatkan bantuan tunai sebesar 60 persen dari upah terakhir yang diterima selama maksimal enam bulan.
Program itu diharapkan dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup sembari mencari pekerjaan baru.
Sebagai langkah jangka panjang, Disnakertrans Kaltim juga menyiapkan berbagai program pelatihan keterampilan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat efisiensi perusahaan.
Pelatihan akan dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan, BLKI Bontang, serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda.
Yan Andri
