REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Serapan pajak mengalami perlambatan di paruh pertama 2025. Terutama komponen pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Sisa anggaran lebih (SAL) APBN 2025 tercatat sebesar Rp457,5 triliun.
Pemerintah menyatakan bakal menggunakan Rp16 triliun dari SAL untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Termasuk sebesar Rp85,6 triliun untuk menambal pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025.
Meski begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin pemerintah memiliki kas yang cukup untuk menjalankan program pembangunan negara, meski serapan pajak tahun ini melambat.
“Seandainya (penerimaan pajak) di bawah target pun tidak usah takut. Tahun lalu masih ada sisa anggaran lebih yang cukup banyak. Jadi, Anda nggak usah takut pemerintah nggak punya uang untuk membangun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers, Jumat (12/9/2025).
Purbaya yang kerap dilekatkan dengan gaya ‘koboi’, menilai perlambatan itu kemungkinan dipengaruhi melandainya konsumsi rumah tangga dan kinerja ekonomi yang cenderung menurun. Namun, Purbaya meyakini tren penerimaan pajak bakal berbalik arah di tiga bulan terakhir 2025, dari Oktober hingga Desember.
Purbaya optimis lantaran adanya dukungan program stimulus pemerintah serta suntikan dana Rp 200 triliun kepada lima bank yang ditujukan untuk mendongkrak sektor riil.
Bila seluruh program itu berjalan sesuai rencana, Purbaya yakin serapan akhir penerimaan negara tidak akan jauh berbeda dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Kalau jalan semua programnya, saya yakin target-target akan tercapai dan pertumbuhan ekonomi akan setinggi yang kita beri sebelumnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2025 mencapai Rp 990 triliun.
Meski demikian, capaian itu mengalami kontraksi 5,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp 1.045,3 triliun.
Namun, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara justru meningkat. Pada Januari–Juli 2025, kontribusi tersebut naik 1,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Fundamental Pasar Keuangan Indonesia Terjaga
Sebelumnya, pada rapat kerja perdana Menkeu Purbaya bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025), ia optimis fundamental pasar keuangan Indonesia tetap terjaga.
Purbaya menyebut, tekanan ekonomi global mulai sedikit mereda, meski risiko ketidakpastian masih tinggi akibat perang dagang, konflik geopolitik, dan proteksionisme.
"Meski tarif tinggi dari AS diberlakukan, Indonesia tetap menunjukkan resiliensi terhadap tekanan global," imbuh Purbaya.
Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 tercatat 5,12 persen year on year, didorong konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor-impor.
Target 2026 diproyeksikan 5,4 persen, dengan konsumsi rumah tangga dan investasi masing-masing 5,2 persen, serta ekspor tumbuh 6,7 persen. Inflasi diperkirakan terkendali di 1,5-3,5 persen.
Kinerja perdagangan luar negeri juga positif. Neraca perdagangan surplus 29 miliar dolar AS hingga Agustus 2025, tumbuh 52,6 persen.
Ekspor 185,3 miliar dolar AS (naik 7,8 persen), impor 156,3 miliar dolar AS (tumbuh 2,3 persen). Stabilitas rupiah mereda, yield SBN 10 tahun turun ke 6,37 persen, dan aliran modal asing ke SBN Rp77,02 triliun.
"Dengan perkembangan ini dapat disimpulkan fundamental pasar keuangan Indonesia tetap terjaga," ujar Purbaya. Dampak positif, lanjutnya, terlihat pada penciptaan tambahan 3,59 juta lapangan kerja, menurunkan pengangguran terbuka menjadi 4,28 persen dan kemiskinan ke 8,47 persen.
Ia menyatakan hal itu pada agenda kali pertama bagi Purbaya usai dilantik sebagai bendahara negara oleh Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya sempat menyinggung perubahan peran dan gaya komunikasi yang kini harus dijalani sebagai menkeu dibanding saat menjabat ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Ini kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan. Biasanya saya hadir sebagai ketua LPS. Dulu, waktu masih di LPS, katanya saya ngomongnya agak ‘koboi’. Sekarang nggak boleh begitu," papar Purbaya, disambut tawa peserta rapat.
Agenda utama rapat saat itu membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kemenkeu 2026.
Total anggaran Kemenkeu tahun depan mencapai Rp 52,02 triliun, dengan Rp 41,64 triliun sebagai pagu indikatif murni Kemenkeu dan sisanya untuk mendanai tujuh BLU.
Purbaya menekankan, peran APBN sebagai stimulus ekonomi dan alat mewujudkan kesejahteraan.
Ia menjelaskan, RAPBN 2026 akan difokuskan delapan agenda prioritas. Mulai ketahanan pangan dan energi, MBG, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa.
Serta UMKM, pertahanan, hingga akselerasi investasi dan perdagangan global.
Republika
