REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Setelah PPATK menemukan 571.410 NIK penerima bansos, terlibat menjadi pemain judol. Kini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkap temuan baru.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap ratusan NIK yang terdaftar sebagai penerima bansos, terlibat tindak pidana korupsi dan pendanaan terorisme.
Temuan itu diperoleh PPATK dari hasil pencocokan data NIK penerima bansos di salah satu bank BUMN.
"Ternyata ada juga NIK-nya yang terkait tindakan pidana korupsi, bahkan lebih dari 100 orang NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme," kata Ivan, Kamis (10/7/2025).
Ia kemudian menekankan,"Ada terkait tindak pidana korupsi, ada terkait dengan narkotika, ada terkait dengan pendanaan terorisme."
Hal itu disampaikannya merespons temuan 571.410 NIK yang terdaftar sebagai penerima bansos terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang tahun 2024.
"Jadi kita cocokin NIK-nya, ternyata memang ada NIK yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol ya, itu 500 ribu sekian," ucapnya.
Ivan berujar, temuan dana bansos yang disalahgunakan untuk tindak pidana korupsi, pendanaan terorisme, hingga transaksi judol diperoleh setelah mencocokkan data NIK penerima bansos dalam salah satu bank BUMN.
Namun, ia tidak membeberkan nama bank BUMN yang dimaksud. Ia hanya menegaskan deposit dari transaksi judol itu di salah satu bank tersebut mencapai lebih dari Rp 900 miliar.
PPATK menemukan 571.410 NIK yang terdaftar sebagai penerima bansos, terlibat menjadi pemain judol sepanjang tahun 2024. Total deposit judol dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama tahun 2024 itu mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi.
Gelontoran Bansos Dihentikan
Diwartakan sebelumnya, Kementerian Sosial akan menghentikan penerima bantuan sosial yang secara sengaja main judi online. Tercatat ada 1,9 juta penerima bansos yang tidak layak mendapatkannya.
Selain itu, ada sekitar 300 ribu rekening penerima yang tidak bisa disalurkan bansos pada triwulan kedua 2025. Karena itu, Kemensos mencoba menelusuri rekening para penerima bansos tersebut.
Mensos Saifullah Yusuf, yang karib disapa Gus Ipul, menegaskan dana bansos yang telah diberikan tidak boleh digunakan sembarangan. Sebab, ada aturan yang jelas terkait penggunaan dana bansos.
Namun, Kemensos akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan.
"Kami sedang evaluasi, nanti kalau sudah kami terima dari PPATK. Ini kan belum kami terima laporannya. Nanti kalau kami terima secara resmi, kami akan evaluasi," kata Mensos Saifullah Yusuf pada Republika, Selasa (8/7/2025).
Gus Ipul menjelaskan, evaluasi dilakukan untuk memastikan para penerima bansos itu benar-benar bermain judol atau tidak. Mengingat, temuan itu tidak serta merta menjadi dasar langsung mencoret data penerima bansos.
"Apakah permainan judi yang diikuti penerima bansos itu, apa sebabnya itu? Karena mereka sengaja, memang sengaja main, atau tidak tahu bahwa itu judi atau apa?" jelasnya.
Pihaknya akan melakukan evaluasi. Kalau memang ada satu kecenderungan sengaja, mau tidak mau, Kemensos harus mempertimbangkan untuk mencoretnya.
“Dan dialihkan kepada mereka yang lebih membutuhkan," lanjut Gus Ipul.
Ia berujar, temuan itu berawal dari adanya ketidakseusaian data penerima bansos oleh kementeriannya. Setelah mendapatkan izin dari Presiden Prabowo Subianto, Gus Ipul mengaku berinisiatif melakukan berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri rekening para penerima bansos.
Menurutnya, ada sekitar 28 juta rekening yang diberikan Kemensos kepada PPATK untuk ditelusuri.
"Dan satu hari kemudian, saya dapet kabar bahwa eksplor yang dilakukan secara cepat oleh PPATK, yaitu 28 juta lebih rekening yang kami kirim ditabrakkan dengan rekeningnya yang diindikasikan ikut judol gitu," paparnya.
Republika
