REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kejaksaan Agung mempercepat penanganan kasus mega korupsi Pertamina.
Menurutnya, percepatan penanganan kasus itu sangat krusial agar kasus itu tidak menjadi bola liar yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Bamsoet mengingatkan, publik meyakini dana hasil korupsi yang mencapai nyaris Rp 1.000 triliun itu tidak mungkin hanya disimpan di rekening bank milik tujuh tersangka.
Ia juga meyakini publik akan berpikir jika dana tersebut tidak hanya dinikmati ketujuh tersangka. Terlebih, profil para tersangka terkesan sebagai pekerja profesional biasa yang tidak memiliki afiliasi politik.
Menurutnya, bisa jadi para tersangka ingin menumpuk kekayaan dengan memanipulasi atau mengoplos bensin sebagai produk bahan bakar minyak.
“Namun, skala manipulasi dan rentang waktu yang mencapai lima tahun mengindikasikan mereka tidak bekerja sendiri. Pelacakan aliran dana akan mengungkap siapa saja yang diuntungkan dari kasus ini," ujar Bamsoet, dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (11/3/2025).
Ia menekankan usai menetapkan tujuh tersangka, Kejagung harus segera melacak aliran dana hasil korupsi. Kerja sama bisa menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan pihak terkait lainnya.
"Penanganan kasus ini harus terus berprogres. Langkah percepatan pemeriksaan diperlukan untuk mencegah hoaks yang membanjiri ruang publik,” tegasnya.
Bamsoet menambahkan, percepatan pemeriksaaan diperlukan agar tidak merugikan pihak-pihak yang tidak tahu apa-apa, namun disebut tanpa dasar hukum yang jelas.
“Kejagung harus fokus tidak hanya pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap semua pihak yang terlibat," imbuhnya.
Menurutnya penanganan kasus korupsi Pertamina menjadi ujian berat bagi Kejagung dalam memberantas korupsi skala besar.
Masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk upaya pemulihan aset negara yang hilang.
Ia meyakini saat ini masyarakat sangat berharap Kejagung bisa menuntaskan kasus Pertaminan ini dengan transparan.
“Kepercayaan publik terhadap institusi hukum harus dijaga dengan memastikan semua pihak yang terlibat mendapat hukuman setimpal," tegasnya.
Yan Andri
