KALTIMTARA, REPUBLIKA – Kejaksaan Negeri Balikpapan, tengah menelisik dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2020.
Kepala Kejari Balikpapan, Slamet Riyanto, mengatakan terdapat indikasi penyelewengan anggaran penyelenggaraan adminstrasi yang dilakukan KPU Balikpapan terkait anggaran 2019-2020.
Menurut Slamet, dari penyelidikan dan dokumen, pihaknya menduga ada potensi dana Rp 2 miliar lebih yang disalahgunakan.
Untuk itu Kejari Balikpapan akan melakukan gelar perkara usai proses penyelidikan dinaikan menjadi penyidikan.
“Dari gelar perkara kami akan tetapkan tersangka,” beber Slamet pada awak media, Jumat (15/12/2023). Ia berujar, saat ini pihaknya masih meminta keterangan dari sejumlah saksi di KPU Balikpapan.
Sepanjang 2023, Kejaksaan Negeri Balikpapan telah menangani 700 perkara tindak pidana umum, pidana khusus dan perdata serta tata usaha negara. Atas seluruh penanganan perkara, Kejari berhasil menyelamatkan aset senilai Rp 3 miliar.
Slamet mengatakan selain menangani tindak pidana umum dan tidak pidana khusus, Kejari Balikpapan juga bertindak sebagai Jaksa Negera terhadap instansi pemerintah yang berfungsi memberi bantuan hukum keperdataan dan tata usaha negera.
“Kami sebagai Jaksa Negera telah mendampingi Pemkot, BUMD, BPJS, Angkasa Pura dan lainnya. Aset yang diselamatkan mencapai Rp 3 miliar lebih,” jelasnya.
Menurutnya, terkait kasus tindak pidana korupsi pihaknya telah menangani sejumlah perkara. Salah satunya dugaan korupsi nano bubble di PDAM Balikpapan atau Peruma Tirta Manuntung Balikpapan. Dalam kasus itu mantan direktur utama PT MB HDR, dan mantan direktur teknik PTMB AR telah ditetapkan sebagai tersangka.
Terpisah, Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha mengaku, mengikuti proses yang tengah berjalan di Kejari Balikpapan. Ia menegaskan KPU Balikpapan siap diaudit. “Apalagi tahun 2015 ada temuan yang berpeluang merugikan negara. Pemeriksaan seperti ini, hal wajar,” ujarnya.
KPU Balikpapan memastikan akan selalu mendukung upaya penegakan hukum terhadap potensi penyalahgunaan anggaran negara.
Noor Thoha mengaku sejauh ini sudah ada pihak dari KPU Balikpapan yang menjalani proses pemeriksaan. Meski demikian, hanya sebatas menggali informasi.
“Kami sangat mendukung upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran. Sudah banyak yang dimintai keterangan,” paparnya.
Eko
