REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Sekretaris Jenderal Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Komaryono, mengkritik pembentukan Tim Khusus untuk mencegah praktik politik uang di Pilgub Kaltim 2024. Timsus itu dibentuk pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi.
Komaryono melontarkan kritiknya terhadap pembentukan tim itu. Ia menilai Timsus itu bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
"Pembentukan tim khusus untuk mencegah politik uang menurut saya kurang tepat. Sebab berpotensi memancing polemik," ujar Komaryono, Kamis (19/9/2024).
Komaryono juga mempertanyakan dasar hukum pembentukan tim. Ia menekankan pentingnya kejelasan hukum agar tidak memicu bentrokan antar pendukung pasangan calon.
"Adakah dasar hukum yang mengatur pembentukan tim khusus ini, apalagi sampai memiliki kewenangan penangkapan? Jika terjadi konflik antar pendukung, siapa yang bertanggung jawab?" ujarnya.
Ia mengakui praktik politik uang masih menjadi fenomena yang sulit diberantas, terutama di kalangan masyarakat ekonomi menengah bawah. Banyak dari mereka yang masih berharap mendapat suplai bantuan dari pasangan calon, bahkan tidak jarang mereka menerima dari lebih dari satu pasangan.
"Ini fenomena yang perlu kita pikirkan bersama. Masyarakat kita masih berpikir bahwa Pilkada, Pilgub, dan Pilpres itu pesta rakyat, dan politik uang seolah menjadi bagian dari itu," ujarnya.
Menurut Komaryono, menghilangkan politik uang membutuhkan perubahan sistem pemilu yang lebih ketat dan tidak memberi celah bagi praktik ini.
"Menghapus politik uang memerlukan proses panjang, bukan hanya mengerahkan tim untuk menangkap pelaku. Ini justru berpotensi menimbulkan kerusuhan antar pendukung calon," ingatnya.
Ia menyoroti adanya kemungkinan upaya menggaungkan pencegahan politik uang dari tim pemenangan calon kepala daerah hanyalah taktik semata.
Komaryono menilai sering kali ajakan mencegah politik uang hanya menjadi taktik. “Tapi kenyataannya, tim tersebut bisa saja bermain di balik layar," sorotnya.
Rudi Agung
