REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Menyikapi kondisi terkini dan suasana politik nasional, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpesan kepada seluruh Gubernur se-Indonesia agar fokus menjaga stabilitas daerah.
Hal itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi perkembangan situasi terkini dirangkaikan dengan rapat pengendalian inflasi yang digelar secara daring, Selasa (2/9/2025).
Rapat dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Staf Presiden Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya respons cepat untuk menjaga stabilitas harga.
“Inflasi dan stabilitas masyarakat adalah dua sisi mata uang. Kepala daerah harus responsif dengan menggelar rapat Forkopimda, memantau pasar, dan menjalankan program pro-rakyat seperti Gerakan Pangan Murah dan bansos,” ujar Tito.
Tito menjelaskan, Presiden telah mengambil langkah cepat dengan rapat internal kabinet, berdialog dengan tokoh agama, organisasi masyarakat dan partai politik.
Pesan utama Presiden, deteksi dini diperkuat, koordinasi pusat-daerah ditingkatkan.
Sekaligus membedakan aksi demonstrasi damai dengan tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas-fasilitas umum dan penjarahan.
Para kepala daerah diminta segera menggelar rapat forkopimda, merangkul tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga menggalakkan doa lintas agama demi menyejukkan suasana.
Ia juga mengingatkan pentingnya sikap low profile pemerintah di tengah gejolak sosial.
“Stop kegiatan seremonial yang berlebihan. Jangan pesta musik, jangan flexing. Pejabat pun harus menyesuaikan cara berpakaian. Saat rakyat susah, pemerintah harus tampil sederhana,” tegasnya.
Di tengah kondisi tersebut, program pro-rakyat tetap harus dijalankan. Seperti penyaluran bansos, Gerakan Pangan Murah, hingga operasi stabilisasi harga oleh Bulog.
Mendagri juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang dinilai cepat bergerak, menyikapi kondisi terkini. Termasuk Kaltim.
“Dari laporan kami di Kaltim yakni di Kabupaten Kukar dan Paser sudah cukup baik dan mengambil langkah cepat dalam menyikapi situasi terkini,” ucapnya.
Tito mengingatkan hak kebebasan berpendapat tetap dijamin Undang-Undang. Namun, pemerintah daerah wajib memastikan aksi tidak bergeser ke arah kekerasan.
Ia juga mendorong masyarakat kembali mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat RT/RW.
Gubernur Kaltim: Kepala Daerah Harus Pastikan Pasokan Pangan
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud didampingi Wakil Gubernur, Seno Aji serta jajaran kepala Perangkat Daerah tampak hadir mengikuti rapat virtual di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim.
Pemerintah menegaskan pengendalian inflasi masih jadi prioritas utama. Menukil data Badan Pusat Statistik, inflasi nasional year-on-year (y-on-y) pada Agustus 2025 tercatat 2,31persen.
Angka ini sedikit menurun dari Juli yang mencapai 2,37 persen dan masih berada dalam batas target Bank Indonesia yakni 2,5±1 persen. Sedangkan deflasi bulanan tercatat -0,08 persen.
Di Kalimantan Timur sendiri, BPS Kaltim mencatat inflasi y-on-y pada Agustus sebesar 1,79 persen. Menurun dari Juli sebesar 2,08 persen.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengatakan situasi inflasi di Kaltim meski lebih rendah dari nasional memerlukan antisipasi ekstra.
“Koordinasi antar daerah, ketersediaan pangan, dan antisipasi pasokan jadi kunci. Semua kepala daerah kabupaten/kota harus berkoordinasi, agar kestabilan harga tetap terjaga di setiap sudut Kaltim,” ujarnya.
Dengan inflasi nasional dan daerah yang masih terkendali, langkah selanjutnya cmemperkuat sinergi pusat-daerah.
Serta mempercepat penyaluran bantuan, dan mengurangi ketegangan sosial. Selain itu, kewaspadaan dan keterlibatan seluruh elemen, menjadi kunci keberlanjutan ekonomi dan kestabilan masyarakat.
Yan Andri
