REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Pemerintah mencatat laju perlambatan ekonomi pada kuartal III. Karena itu, butuh strategi matang untuk mendorong pertumbuhan di kuartal IV tahun 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan langkah percepatan dilakukan melalui optimalisasi belanja negara.
Airlangga menegaskan, masih ada waktu empat bulan hingga akhir tahun untuk memperkuat laju ekonomi.
Percepatan serapan anggaran diyakini menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi, sekaligus menopang konsumsi rumah tangga dan investasi.
“Jadi kita pakai hitungan kita tinggal berapa bulan? Tinggal 4 bulan,” ujar Airlangga saat ditemui wartawan di kantornya, Selasa (16/9/2025) sore.
“Ya, tentu kita akan genjot di kuartal keempat. Kemarin dengan Menteri Keuangan kita akan membentuk tim untuk menyisir di setiap K/L serapan anggarannya dan kita akan terus akselerasi,” imbuhnya.
Pemerintah mencatat hingga akhir Agustus 2025, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional sudah mencapai Rp180,01 triliun atau 62,62 persen dari target Rp287,47 triliun.
Jawa Tengah menjadi penyerap terbesar dengan Rp30,48 triliun kepada lebih dari 590 ribu debitur. Angka ini menunjukkan peran UMKM dalam menopang pertumbuhan ekonomi, bahkan di tengah perlambatan.
Dorongan belanja pemerintah pada kuartal IV diharapkan menjaga momentum pertumbuhan agar tetap sesuai target.
Dengan memperkuat ekosistem pembiayaan produktif dan meningkatkan serapan anggaran, pemerintah optimistis pemulihan ekonomi dapat lebih merata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Stimulus Ekonomi Diyakini Bisa Serap Jutaan Tenaga Kerja Baru
Pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi 8+4+5, sebagai upaya mendorong perekonomian nasional tahun 2025 dan 2026.
Pada sisa 2025, ada delapan program utama dengan total anggaran Rp16,23 triliun.
Antara lain, program magang lulusan baru menargetkan 20.000 lulusan sarjana baru dengan uang saku Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan.
Perluasan PPh 21 DTP bagi 552.000 pekerja sektor pariwisata, dan bantuan pangan bagi 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat.
Kemudian, diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk 731 ribu pekerja transportasi online, dan padat karya tunai bagi 609.000 orang selama September-Desember 2025.
Selanjutnya, mempercepat deregulasi PP 28/2025 untuk perizinan berusaha berbasis risiko (OSS) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) digital di 50 daerah.
Serta menggarap program perumahan Badan Penyelenggara Jaminan Soisial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) dengan relaksasi bunga Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR/KPA).
Chief Economist PT Bank Mandiri Tbk, Andry Asmoro menilai paket stimulus ekonomi 8+4+5 dapat menyerap jutaan tenaga kerja baru, utamanya di sektor padat karya, informal, serta pedesaan.
Selain itu, paket stimulus tersebut juga akan membentuk fondasi lebih kuat untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia ke depan.
“Kombinasi stimulus tunai, insentif pajak, dan program padat karya akan menyerap jutaan pekerja baru di sektor pedesaan, informal, dan padat karya,” ujar Asmo, sapaannya, sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Seiring tambahan aliran dana langsung ke masyarakat, menurutnya, juga akan berdampak terhadap daya beli yang terjaga, terutama di kalangan kelompok rentan dan sektor padat karya.
Ia mengatakan, efeknya akan mampu menopang pertumbuhan Produk Domestik Bruto dalam jangka pendek, sekaligus menjaga sentimen positif di tengah ketidakpastian global.
“Insentif yang diperluas akan membantu menjaga daya beli rumah tangga dan mendukung sektor usaha padat karya tetap produktif,” kata Asmo.
Kemudian, lanjutnya, stimulus yang fokus pada sektor perdesaan dan perikanan akan memperluas basis produktivitas nasional.
Ia menilai dukungan terhadap sektor itu akan meningkatkan kapasitas produksi domestik, memperluas nilai tambah industri, serta memperkuat ketahanan pangan dan daya saing ekspor dalam jangka menengah.
Menurutnya hal ini bukan hanya soal mengurangi pengangguran, tapi juga membangun fondasi kapasitas SDM dan memperkuat ketahanan pangan ke depan.
Ia mengatakan agenda deregulasi dan digitalisasi tata ruang turut memperbaiki iklim usaha, menurunkan hambatan birokrasi, serta mempercepat realisasi investasi yang lebih besar ke sektor riil.
Di sisi lain, Ia tetap mengingatkan pentingnya menjaga ruang fiskal agar pemerintah memiliki amunisi saat menghadapi ketidakpastian perekonomian di tingkat global.
“Namun, outlook defisit diperkirakan tetap di bawah 3 persen PDB (Produk Domestik Bruto), sehingga risiko makro relatif terkendali,” ujar Asmo.
Republika
