REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Kementerian Keuangan dalam siaran pers APBN Kita 20 November melaporkan pendapatan negara Rp2.113,3 triliun dan belanja negara Rp2.593 triliun hingga 31 Oktober 2025.
Defisit APBN tercatat Rp479,7 triliun dengan pembiayaan anggaran Rp532,9 triliun sehingga terdapat SiLPA Rp53,2 triliun.
Realisasi pembiayaan utang per 31 Oktober 2025 secara neto mencapai Rp570,1 triliun, sedangkan pembiayaan non-utang Rp37,2 triliun yang bersifat pengeluaran. Nilai pembiayaan utang itu sudah 73,48 persen dari rencana APBN 2025 sebesar Rp775,9 triliun.
Adapun posisi utang pemerintah per 31 Oktober 2025 diperkirakan mencapai Rp9.450 triliun, seiring realisasi pembiayaan utang yang masih besar. Perkiraan itu dihitung dari tambahan bersih utang sepanjang Januari–Oktober 2025 dan dampak pelemahan rupiah.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai data utang tidak lagi disajikan rutin dalam laporan APBN Kita sepanjang 2025.
“Salah satu yang kurang baik dari sisi keterbukaan informasi keuangan negara, APBN Kita selama tahun 2025 ini tidak menyajikan posisi utang pemerintah,” tulis Awalil dalam keterangan tertulis, dikutip Ahad (23/11/2025).
Awalil menyebut pemerintah sejak pertengahan tahun berupaya menahan kebutuhan berutang karena defisit melebar akibat pendapatan negara terkontraksi. Kondisi itu mendorong penambahan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disetujui DPR hingga Rp85,6 triliun.
Menurut perhitungan, posisi utang per 31 Oktober dapat diprakirakan dari data LKPP yang mencatat utang Rp8.813 triliun per 31 Desember 2024 ditambah pembiayaan utang neto Rp570,1 triliun.
Hasilnya, sebelum memperhitungkan kurs, utang menjadi sekitar Rp9.383 triliun.
Faktor pelemahan rupiah memperbesar nilai utang dalam rupiah karena 28,5 persen utang berdenominasi valuta asing dan mayoritasnya dolar AS.
Kurs tengah BI melemah dari Rp16.162 per dolar AS pada akhir 2024 menjadi Rp16.640 per dolar AS pada 31 Oktober 2025 sehingga menambah nominal utang sekitar Rp67 triliun.
Dengan tambahan akibat kurs tersebut, Awalil memprakirakan posisi utang pemerintah per 31 Oktober 2025 mencapai Rp9.450 triliun.
Ia memperkirakan angka itu masih berpotensi naik hingga sekitar Rp9.600 triliun pada akhir 2025 dengan rasio utang terhadap PDB bertahan di kisaran 40 persen.
Republika
