REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Massa yang tergabung dalam Aliansi BAKWAN, atau Aliansi Balikpapan Melawan, menggelar aksi di depan kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (25/8/2025).
Ratusan massa, berjalan sambil membawa bendera One Piece dan berbagai spanduk. Antara lain, berbunyi: Batalkan kenaikan PBB.
Berdasar pantauan di lapangan, mulanya massa berkumpul di simpang Plaza Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian, mereka melakukan long march menuju kantor Wali Kota sebagai titik sentral demonstrasi.
Sebagian berjalan kaki, ada pula yang menggunakan mobil pickup komando.
Mereka didominasi mahasiswa dan kelompok yang mengenakan pakaian pekerja wearpack abu-abu. Wearpack biasanya dipakai di lingkungan kerja berisiko tinggi seperti perminyakan, pertambangan, konstruksi, bengkel, dan pemadam kebakaran.
Korlap Aliansi Balikpapan Melawan, Hendrikus, menjelaskan Aliansi Balikpapan Melawan terdiri dari 15 lembaga. Tak semua mahasiswa, tetapi gabungan dengan elemen masyarakat.
"Ada 15 lembaga yang bergabung dalam aksi ini,” jelas Hendrikus.
Pihaknya mendesak Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud untuk segera membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan. Kenaikan PBB di Balikpapan, ujarnya, dikeluhkan masyarakat. Pihaknya banyak menerima laporan atas keberatan warga.
“Kenaikan yang melonjak menimbulkan keresahan warga. Untuk itu kami mendesak agar kebijakan ini segera dibatalkan. Bukan ditunda, tapi dibatalkan,” tegasnya.
Ia menilai keputusan Walikota Rahmad Masud yang telah menunda kenaikan PBB tidak menyelesaikan akar masalah. Pihaknya berpendapat kebijakan itu pun disampaikan mendadak tanpa sosialisasi.
Selain masalah PBB, lanjutnya, Aliansi Balikpapan Melawan juga menyoroti sejumlah persoalan krusial di kota ini.
“Seperti banjir yang tak selesai-selesai, distribusi air bersih yang tidak merata, kelangkaan elpiji 3 kilogram, kenaikan harga sembako, dan kemacetan yang semakin parah,” ujarnya.
Dijaga Ratusan Personel
Aksi demonstrasi di Kota Minyak, dikawal ketat pihak Kepolisian. Polresta Balikpapan menerjunkan ratusan personel untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa ini.
Kabag Ops Polresta Balikpapan, Kompol Jajat Sudrajat, mengatakan total ada sekitar 250 personel untuk melakkukan pengamanan aksi tersebut. Jumlah ini sudah termasuk dukungan dari Satpol PP dan BPBD Kota Balikpapan.
"Untuk penanganan unjuk rasa baik personel Polresta, lalu lintas, dan instansi terkait, ada sekitar 250 personel,” jealsnya.
Dari jumlah itu termasuk 17 personel Polwan yang ikut melakukan pengawalan. Adapun pola pengamanan yang diterapkan, lanjutnya, tetap mengedepankan metode persuasif, sesuai arahan yang telah diberikan kepada seluruh personel di lapangan.
“Penanganan dilakukan secara persuasif. Kita layani pengunjuk rasa untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan tertib dan tenang,” jelasnya.
Pihaknya juga memberi batas waktu aksi. Ia berharap para peserta demonstrasi bisa mengikuti ketentuan UU, yakni sampai pukul 18.00 WITA.
Ia mengingatkan agar massa aksi tetap menyampaikan aspirasi damai, baik kepada Pemkot maupun DPRD Balikpapan. “Jangan sampai terprovokasi. Harapan kami, aksi berjalan dengan tertib, tenang, dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” imbaunya.
Untuk antisipasi provokator, lanjutnya, pihaknya tidak under estimate, tetap monitoring.
“Ada tim intel dan reskrim yang ikut mendampingi agar aksi tidak ditunggangi pihak lain,” ujarnya.
Tunda Kenaikan
Sebelumnya Pemerintah Balikpapan memutuskan menunda penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang berujung pada kenaikan besaran PBB-P2.
Penangguhan kenaikan yang diputuskan Pemkot Balikpapan, sekaligus merespon Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada 14 Agustus 2025 .
Surat Edaran itu meminta setiap Kepala Daerah mengantisipasi potensi polemik kenaikan PBB.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, mengatakan penyesuaian NJOP sebelumnya dilakukan di beberapa wilayah strategis.
Ia mencontohkan, seperti kawasan industri Kariangau, Sepinggan, Jalan Mukmin Faisyal, dan atau daerah yang terdampak pembangunan jalan dan jembatan tol. Serta kawasan yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
“Kami menegaskan, ini bukan kenaikan PBB secara umum, tetapi penyesuaian NJOP di wilayah tertentu. Namun, demi menjaga kondusivitas dan mengikuti arahan Mendagri, kami menunda penerapan tarif baru dan mengembalikan ke tarif tahun 2024,” papar Rahmad, Jumat (22/8/2025).
Ia menyampaikan penyesuaian NJOP ini bukan berlaku merata, melainkan hanya untuk kawasan yang nilai ekonomisnya meningkat. Pihaknya juga kan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman.
“Nanti kita kembalikan pada tarif 2024. Kita melihat situasi dan kondisi, selain itu kami akan sosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya. Selama ini isu yang berkembang Pemkot menaikkan PBB diam-diam. Hal inilah yang memantik kekecewaan masyarakat.
Meski kenaikan PBB ditunda, masyarakat dan mahasiswa Balikpapan tetap meminta agar kenaikan dibatalkan.
Taufik Hidayat
