REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Besok pada Jumat 29 Agustus 2025, massa dari Aliansi Balikpapan Melawan (BAKWAN), akan melakukan audensi dengan Wali Kota Rahmad Mas’ud.
Audensi ini hasil dari kesepakatan saat mereka melakukan unjuk rasa pada 25 Agutus silam. Sejak menggelar aksi, massa menginginkan bertemu wali kota dan meminta jaminan kesepakatan atas poin-poin tuntutan mereka.
Namun, hal itu tidak bisa terjadi lantaran sejak Sabtu lalu, wali kota tidak berada di Balikpapan. Ia pergi ke luar kota bersama keluarganya. Saat itu, Rahmad Mas’ud dan istrinya tengah melakukan ziarah kubur Raja-Raja Banggae, Majene, Sulawesi Barat.
Pertemuan pun akan dilakukan Jumat (29/8/2025) di Balai Kota Balikpapan, mulai pukul 10.00 WITA.
Aliansi gabungan mahasiswa dan masyarakat Balikpapan, mendesak pembatalan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Sejauh ini ada 104 daerah yang menaikan PBB-P2, sebanyak 20 daerah di antaranya menaikan lebih dari 100 persen, termasuk Kota Balikpapan.
Namun, Pemkot akhirnya menunda kenaikan tersebut.
Adapun bagi masyarakat yang telah membayar PBB-P2 dengan nominal sebelum penundaan kenaikan, sisanya akan menjadi deposit untuk pajak tahun depan. Jika nominalnya masih tersisa, maka digunakan untuk tahun-tahun berikutnya.
Sebelumnya, Pemerintah Balikpapan telah resmi memutuskan menunda penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang berujung pada kenaikan besaran PBB-P2.
Penundaan itu diputuskan Pemkot Balikpapan. Selain desakan masyarakat, penundaan juga melaksakanan imbauan dalam Surat Edaran Kemendagri yang meminta kepala daerah mengantisipasi potensi polemik kenaikan PBB.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, mengatakan penyesuaian NJOP sebelumnya dilakukan di beberapa wilayah strategis.
Misalnya kawasan industri Kariangau, Sepinggan, Jalan Mukmin Faisyal, dan atau daerah yang terdampak pembangunan jalan dan jembatan tol. Serta kawasan yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
“Kami menegaskan, ini bukan kenaikan PBB secara umum, tapi penyesuaian NJOP di wilayah tertentu. Namun, demi menjaga kondusivitas dan mengikuti arahan Mendagri, kami menunda penerapan tarif baru dan mengembalikan ke tarif tahun 2024,” papar Rahmad, Jumat (22/8/2025).
Rahmad berujar, penyesuaian NJOP ini bukan berlaku merata, melainkan hanya untuk kawasan yang nilai ekonomisnya meningkat.
Pihaknya juga kan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman.
“Nanti kita kembalikan pada tarif 2024. Kita lihat situasi dan kondisi, selain itu kami akan sosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya. Selama ini isu yang berkembang Pemkot menaikkan PBB diam-diam.
Hal inilah yang memantik kekecewaan warga. Meski kenaikan PBB ditunda, masyarakat dan mahasiswa Balikpapan tetap meminta agar kenaikan dibatalkan.
Taufik Hidayat
