REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim mengingatkan, urgensi pengawasan ketat terhadap perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Pengawasan itu untuk memastikan setiap program, terutama yang menyangkut prioritas nasional, dapat berjalan efektif dan efisien.
Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Edy Suharto, menjelaskan BPKP fokus pada beberapa sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, dan pengentasan kemiskinan.
"Kami melakukan evaluasi untuk memastikan perencanaan dan penganggaran itu nantinya bisa efektif dan efisien," ujar Edy saat menjadi pembicara ihwal mutu jalan investasi jangka panjang, Jumat (19/9/2025). Ia mencontohkan ada ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran.
Misalnya, kegiatan berjudul pembangunan jalan ternyata lebih banyak diisi dengan biaya rapat, perjalanan dinas, dan konsumsi, yang tidak berhubungan langsung dengan output pembangunan jalan.
Berdasarkan hasil evaluasi, BPKP memberi rekomendasi perbaikan kepada pimpinan daerah.
Perbaikan itu berupa revisi indikator kegiatan, penyesuaian anggaran, hingga pengalihan ke rekening yang lebih tepat dan efisien.
Menurutnya, dalam pengawasan pembangunan jalan provinsi, BPKP lebih berperan mendorong Inspektorat Provinsi agar aktif melakukan pengawasan.
Baik selama proses pembangunan maupun setelah selesai. Ia mengingatkan, dalam pengawasan ada probity audit atau audit kejujuran.
“Inspektorat dapat melakukan pengawasan langsung di lapangan saat pelaksanaan pembangunan, dan itu tidak dibatasi,” tegasnya.
Menurut Edy, peran aparat pengawasan intern pemerintah sangat penting untuk memperkuat tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian internal.
BPKP, lanjutnya, terus mengarahkan agar pemerintah daerah aktif menjamin tercapainya sasaran program prioritas daerah dan program unggulan Presiden.
Edy menegaskan, penggunaan anggaran APBD untuk infrastruktur, khususnya pembangunan jalan, yang porsinya sangat dominan, harus benar-benar dikelola baik.
Pihaknya meminta semua pihak yang terlibat dalam pembangunan agar mematuhi aturan tata kelola dan pengendalian internal. “Kalau diterapkan dengan baik, tujuan pembangunan akan tercapai, dampaknya akan terasa pada berbagai sektor di pemerintah daerah,” jelasnya.
Yan Andri
