REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan para pemangku kepentingan pangan saat ini tengah melakukan operasi pasar besar-besaran.
Amran menyebut total lebih dari 1,5 juta ton beras telah didistribusikan secara serentak. Ia optimistis target penurunan harga dapat terealisasi.
Ia menerangkan, merujuk hasil rapat koordinasi terbatas, ada dua skema penyaluran.
Pertama, sebanyak 360 ribu ton beras bantuan disalurkan. Kedua, program SPHP beras mendistribusikan sebanyak 1,3 juta ton. Penyaluran bantuan pangan beras dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dilakukan secara bersamaan.
Ia mengakui di sejumlah wilayah terjadi kenaikan harga beras. Lantaran itu, pemerintah merespons dinamika harga di lapangan. Melalui pendistribusian bantuan pangan dan beras SPHP, diharapkan harga bisa kembali normal, bahkan di bawah harga eceran tertinggi (HET).
“Baru saja kami berkoordinasi dengan Menteri BUMN. Pak Menteri, kita lakukan operasi pasar besar-besaran. Ini mengantisipasi agar harga beras turun dan tidak naik saat stok melimpah,” ujar Amran saat ditemui, Jumat (18/7/2025).
Amran memastikan total 1,5 juta ton didistribusikan di seluruh Indonesia secara serempak.
“Kami yakin dalam 1–2 minggu ke depan harga akan turun. Bahkan sudah ada perusahaan besar yang menyurati distributornya untuk menurunkan harga Rp 1.000 per kemasan,” ujar Mentan.
Saat diminta menyebut nama produsen, Amran menyerahkan kepada awak media untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia menegaskan semangat menurunkan harga beras saat produksi meningkat harus digaungkan secara nasional.
Ia juga memastikan pengawasan terhadap penyaluran diperketat untuk mencegah celah kecurangan.
Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) menugaskan Perum Bulog untuk mendistribusikan beras SPHP dalam enam bulan ke depan.
Target penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ditetapkan sebanyak 1.318.826.629 kilogram. Penugasan ini tertuang dalam surat Kepala NFA Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025. Penyaluran juga melibatkan BUMN pangan lainnya.
Bulog turut mendistribusikan beras SPHP melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dalam lampiran surat penugasan tersebut, terdapat Petunjuk Teknis (Juknis) terbaru yang menambahkan KDMP sebagai mitra resmi penyalur demi memastikan akurasi distribusi.
Penanganan Dinilai Lamban
Beberapa waktu lalu, pemerintah telah mengumumkan kenaikan produksi dan stok beras nasional. Namun, di lapangan, harga beras masih mengalami kenaikan yang melampaui Harga Eceran Tertinggi.
Pengamat Pertanian Khudori menilai pemerintah terlambat melakukan intervensi meski sinyal kenaikan harga sudah muncul sejak awal tahun.
“Tugas pemerintah bukan sekadar menjamin ketersediaan stok. Negara juga wajib menjaga agar harga di tingkat konsumen tidak melampaui HET,” ujar Khudori kepada Republika.
Ia menjelaskan, filosofi keberadaan stok nasional adalah untuk menjaga daya beli masyarakat saat harga naik, melalui intervensi pasar.
Menurutnya, fokus pemerintah selama ini lebih banyak pada penyerapan beras ketimbang stabilisasi harga. Ia mengapresiasi langkah Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog yang mulai menyalurkan bantuan pangan kepada 18,27 juta keluarga penerima bantuan, masing-masing sebesar 20 kilogram.
Selain itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan juga didorong dengan alokasi 1,3 juta ton beras untuk Juli–Desember 2025, menyasar wilayah disparitas harga tinggi seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi.
Namun, menurut Khudori, langkah tersebut sudah terlambat. “Alarm harga beras melampaui HET sudah berbunyi lama. Beras medium bahkan sudah tahunan dijual di atas HET,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, ketidakseimbangan kebijakan pemerintah juga terjadi sejak awal tahun.
Dalam Rapat Koordinasi bersama Presiden pada akhir 2024, pemerintah memutuskan penyaluran banpang dan SPHP selama Januari–Februari 2025. Namun, implementasi di lapangan tidak maksimal.
“Bantuan pangan belum sempat disalurkan saat itu, dan SPHP dihentikan awal Februari,” jelasnya.
Situasi ini diperparah penumpukan stok beras Bulog hingga mencapai rekor tertinggi 3 juta ton. Namun, harga di pasar tetap melambung.
“Buat apa stok besar kalau harga melampaui HET dan masyarakat kesulitan membeli beras terjangkau,” kata Khudori. Ia berujar, surplus beras Januari–Juni 2025 mencapai 3,2 juta ton dari total produksi 18,76 juta ton.
Sebagian besar diserap Bulog, menyisakan sedikit stok bagi penggilingan dan pedagang. Akibatnya, pasokan di pasar terbatas, dan harga gabah melonjak. “Kalau harga bahan baku tinggi, otomatis beras dijual di atas HET,” ujarnya.
Menurut Khudori, penetrasi SPHP masih belum merata. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan Bulog, yang memiliki jangkauan terbatas. Ia juga mendorong pemerintah menyesuaikan HET seiring kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.
Ia menambahkan, pembatasan jumlah transaksi maksimal dua ton per outlet juga diterapkan. “Kalau stok masih ada, tidak boleh pesan lagi. Harus tinggal 10 persen baru bisa mengajukan kembali,” katanya.
Per 15 Juli 2025, realisasi penyaluran SPHP telah mencapai 214.025 kilogram. Penyaluran difokuskan di wilayah barometer inflasi dan non-sentra produksi. Harga SPHP dijaga sesuai HET zonasi: Zona 1 sebesar Rp 12.500 per kg, Zona 2 sebesar Rp 13.100 per kg, dan Zona 3 sebesar Rp 13.500 per kg.
Republika
