REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Presiden Prabowo memerintahkan penyederhanaan struktur komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan agar lebih ramping.
Selain itu struktur tersebut harus diisi para profesional. Demikian perintah itu disampaikan Kepala Negara dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan perampingan struktur BUMN Perbankan menjadi bagian dari upaya memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respons positif dari pasar.
“Itu arahan Bapak Presiden bahwa jumlah komisarisnya itu dibuat lebih ringkas, dan diisi profesional,” ujar Airlangga dalam keterangan persnya, dinukil pada Kamis (27/3/2025).
Airlangga bilang, struktur baru ini akan tetap menyesuaikan kebutuhan masing-masing bank. Selain itu, komposisi komisaris juga tetap akan mencakup unsur dari kementerian teknis terkait.
“Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM,” jelasnya.
Selain penyederhanaan struktur komisaris BUMN, kondisi nilai tukar rupiah juga turut menjadi perhatian dalam ratas itu.
Ia bilang, meski rupiah mengalami fluktuasi, kondisi ekonomi Indonesia secara fundamental tetap kuat.
“Ya rupiah seperti biasa berfluktuasi. Tetapi kita lihat secara fundamental kuat,” ujarnya.
Airlangga merinci sejumlah faktor pendukung seperti ekspor yang kuat, cadangan devisa yang solid, serta neraca perdagangan yang positif.
Ia menambahkan, kebijakan devisa hasil ekspor yang telah dijalankan turut memberikan dampak positif terhadap ketahanan nilai tukar. “Kita punya ekspor bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus. Jadi fundamental kita bagus. Plus kita sudah melaksanakan devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak ter-corner ke depan,” kata Airlangga.
Yan Andri
