REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Probelmatika kemiskinan di Indonesia, seakan sulit dihilangkan. Beragam program pengentasan kemiskinan belum optimal menekan jumlah masyarakat miskin.
Apalagi, angka kemiskinan yang dipublikasikan berbeda. Misalnya, antara data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik memiliki perbedaan besar.
Menukil laporan Macro Poverty Outlook yang dirilis April 2025, Bank Dunia mencatat sebanyak 60,3 persen atau 171,8 juta jiwa masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.
Tetapi menurut data BPS, angka kemiskinan Indonesia per September 2024 hanya sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Meski ada perbedaan jauh, sebaran kemiskinan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Namun, jumlah kemiskinan terbesar ada di tiga provinsi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, 52 persen masyarakat miskin di Indonesia tersebar di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Karena itu, Mensos menyebut Presiden Prabowo Subianto menginginkan angka kemiskinan di Indonesia di bawah lima persen pada 2029.
"Nanti kita pertajam kegiatan di setiap daerah, harapannya, seperti arahan Presiden, kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2026 dan pada tahun 2029 nanti kemiskinan sudah di bawah lima persen," kata Saifullah atau akrab disapa Gus Ipul, Ahad (1/6/2025).
Gus Ipul berujar, tiga provinsi yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
"Karena data menunjukkan 52 persen jumlah orang miskin itu ada di tiga provinsi itu. Kenapa? Karena jumlah penduduknya memang besar," ujarnya.
"Ini (kemiskinan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) diminta oleh Bapak Presiden untuk kita atasi secara bersama-sama dan bertahap," tambah Gus Ipul.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku telah mempunyai program yang terintegrasi dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota, termasuk dalam hal penanganan kemiskinan.
Luthfi berujar, Pemprov Jateng akan menyokong desa-desa di Jateng ketika persentase warga penerima bansosnya lebih dari 60 persen.
"Desa yang bansosnya di atas 60 persen, pasti dinas kita intervensi," ujarnya saat mendampingi kunjungan Gus Ipul ke Wonosobo.
Luthfi mengungkapkan, Pemprov Jateng juga memiliki program perbaikan rumah tak layak huni.
"Tahun ini 17 ribu rumah. Semua pun datanya dari Kemensos. Kolaborasi dengan pemerintah pusat terkait data itu sangat penting, sehingga intervensi pembangunan di wilayah kita khusus miskin ekstrem akan kita lakukan bersama-sama," ucapnya.
Ia bilang, Pemprov Jateng juga mendukung program Sekolah Rakyat yang pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Kemensos. Luthfi menyebut, pemerintahannya juga menaruh perhatian pada sektor pendidikan.
"Jadi pendidikan yang putus sekolah, Jawa Tengah untuk tahun ini sudah 5.000 anak-anak SMA yang putus sekolah sudah kita tempelkan kepada SMA swasta yang sebagai kemitraan kita, dan ini kita laksanakan secara bersama-sama," kata Luthfi.
Republika
