REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Berdasarkan laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sampai Senin 21 September 2025, tercata ada 6.452 kasus keracunan usai menyanpat menu Makan Begizi Gratis- MBG.
JPPI mendesak Presiden Prabowo dan Badan Gizi Nasional tak menutup mata terhadap tragedi keracunan berulang dalam program MBG. Menurut pantauan JPPI, korban keracunan setelah menyantap hidangan MBG mengalami peningkatan dari sisi jumlah dan sebaran.
Bahkan, pada Rabu (24/9/2025), kasus dugaan keracunan massal usai mengkonsumsi menu MBG di Kabupaten Bandung Barat, makin meluas. Di Jawa Barat hanya di wilayah Cipongkor. Tapi menyasar siswa SMKN 1 di wilayah Cihampelas.
Kasus keracunan ketiga di Bandung Barat ini menelan korban sekitar 60 orang siswa SMK 1 Cihampelas, Kecamatan Cihampelas. Para siswa datang ke Puskesmas dengan keluhan medis mual, pusing, dan sesak napas.
Jumlah siswa yang tumbang karena diduga keracunan usai menyantap menu MBG di Kabupaten Bandung Barat nyaris mencapai 1.000 siswa yang terdata hingga Rabu (24/9/2025) siang. Kasus dugaan keracunan itu terbagi ke dalam tiga klaster dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Sejumlah pihak meminta untuk menghentikan program MBG sementara. Sembari melakukan evaluasi total dan melakukan perubahan skema.
Menanggapi desakan itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan bahwa program MBG tidak akan dihentikan.
Penegasannya itu sebagai respons atas munculnya desakan sejumlah kalangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh pascakasus keracunan massal di Bandung Barat, Jawa Barat.
"Memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Juri menegaskan, hingga saat ini kebijakan pemerintah melanjutkan program sembari melakukan perbaikan dan evaluasi ketat terhadap rangkaian peristiwa keracunan di program MBG.
“Masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi cari jalan keluar," katanya.
Juri berujar, Presiden telah memberi arahan khusus agar pengawasan dan mitigasi risiko diperketat guna menutup ruang terjadinya masalah baru.
“Dari MBG di sini kan sudah diarahkan oleh Pak Presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi, juga untuk menutup ruang masalah-masalah baru yang mungkin akan terjadi, sehingga bisa dengan segera diatasi,” katanya.
Juri memastikan komunikasi intensif sudah dilakukan dengan para menteri terkait dan pimpinan Badan Gizi Nasional untuk mengoordinasikan langkah evaluasi menyeluruh.
Pemerintah menekankan keselamatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas, sambil menjaga agar program strategis nasional ini terus memberi manfaat bagi anak-anak Indonesia.
Republika
