REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Sejumlah guru dan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Balikpapan, Kaltim menggelar aksi unjuk rasa di simpang tiga Plaza Balikpapan, pada Kamis (21/8/2025).
Aksi ini membawa sejumlah isu persoalan yang dinilai membenani masyarakat Indonesia secara umum. Seperti kondisi paradoksial ketika masyarakat dibebankan kenaikan pajak, tapi pendapatan anggota DPR RI justru naik melonjak.
Para peserta aksi menghelat demonstrasi damai di tengah jalanan, hingga menarik perhatian publik. Arus lalu lintas pun sempat tersendat. Namun, tidak menganggu.
Peserta aksi meletakan bendera hitam di bagian atas jembatan penyeberangan Plaza Balikpapan. Bendera One Piece, dengan lambang tengkorak itu disisipi pesan sarkas.
Bunyinya: “Pejabat Sejahtera, Rakyat Sengsara”.
Ada pula massa yang mengenakan pakaian hitam-hitam, dengan membawa spanduk berukuran besar berbunyi: Negara Kuat, Rakyat Melarat.
Spanduk ini dibentangkan di tengah jalan, hingga memantik perhatian para pengendara.
Di sekeliling lokasi, aparat kepolisian bersiaga di pos pengamanan. Meski begitu, aksi berlangsung damai tanpa kericuhan sedikit pun.
Ketua PMII Balikpapan, Hijir Ismail, menegaskan makna kemerdekaan harus dirasakan seluruh rakyat, bukan hanya kalangan pejabat.
Ia menyesalkan, di usia 80 tahun Kemerdekaan Indonesia, agenda seremonial justru menjadi momen menghabiskan anggaran.
Seharusnya, kata Hijir, dimanfaatkan untuk merfleksikan perjalanan para pahlawan dan mengawal cita-cita murni kemerdekaan negeri ini.
Hijir menyentil ploting anggaran yang dinilai tidak tepat sassaran di momen hari kemerdekaan.
“Pemerintah seharusnya jangan menghabiskan anggaran untuk upacara, tapi harus menggunakannya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Hijir menilai pemerintah harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi, lantaran masih banyak persoalan mendasar yang belum tuntas.
Selain isu-isu nasional, massa juga menyoroti isu regional Kaltim dan permasalahan lokal di Balikpapan. Pihaknya mencontohkan masalah krisis air bersih di Balikpapan yang masih berlarut tanpa penyelesaian.
"Hari ini Pemerintah Kota Balikpapan tidak masif melakukan gerakan ke bawah," ucap Hijir.
Dalam aksi tersebut ada 10 masalah nasional, regional dan lokal yang menjadi perhatian mereka. Peserta aksi menuntut pemerintah bisa menuntaskannya. Yakni:
1. Masalah minimnya gaji guru
2. Masalah ketersediaan air bersih
3. Masalah naiknya gaji DPR
4. Ketidakbecusan BUMN
5. Makan Bergizi Gratis
6. Transparansi Pembangunan Gedung DPRD Balikpapan
7. Transparansi pembangunan Rumah sakit Balikpapan Barat
8. Kurangnya Penerangan lampu jalan
9. Gratis poll tidak Gratis
10. Kenaikan PBB yang signifikan dan tergesa-gesa.
“Dari semua itu akarnya adalah korupsi. Kami minta agar pihak terkait bisa menuntaskan bahaya laten korupsi di negeri ini,” ujarnya.
Menurut Hijir, abainya pemerintah terhadap masalah mendasar di masyarakat menjadi hal yang terus disuarakan.
“Momen kemerdekaan seharusnya menyadarkan semua, bahwa bangsa ini belum sepenuhnya merdeka. Yang terjadi justru semua pejabat sejahtera, tapi rakyatnya sengsara,” katanya.
Taufik Hidayat
