REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Dalam perkembangan baru yang menyoroti meningkatnya kecemasan pendudukan Israel atas akuntabilitas hukum internasional, Yayasan Hak Asasi Manusia Hind Rajab telah menjadi target langsung yang dipimpin pemerintah Israel.
Hal ini menyusul keberhasilan yayasan itu dalam mengajukan kasus pidana terhadap tentara dan perwira Israel yang melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil Palestina, khususnya di Jalur Gaza.
Peningkatan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel dan peningkatan proses hukum di pengadilan global, saat yayasan ini berupaya menyajikan bukti yang mendakwa para pemimpin dan pejabat militer Israel atas kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.
Dilansir Days of Palestine, Senin (14/7/2025), yayasan ini dinamai Hind Rajab, diambil dari nama seorang anak perempuan yang gugur bersama enam anggota keluarganya.
Mereka gugur dalam pembantaian yang dilakukan pasukan pendudukan Israel 29 Januari 2024, ketika mobil mereka dibom di barat daya Kota Gaza.
Kekejaman ini salah satu dari ribuan pembantaian yang telah menewaskan lebih dari 57.000 warga Palestina selama agresi Israel baru-baru ini di Gaza.
Menurut sumber resmi di dalam yayasan tersebut, pemerintah Israel mengeluarkan daftar sanksi yang menargetkan 50 individu terkemuka yang berafiliasi dengan Yayasan Hind Rajab.
Termasuk presidennya Diab Abu Jahjah, dua orang pendirinya, dan tiga pengacara senior.
Sanksi ini bertujuan menekan yayasan agar menghentikan kegiatan hukumnya dengan membekukan aset, memberlakukan larangan bepergian. Serta memperketat pembatasan terhadap aktivis dan profesional hukum yang bekerja dengan organisasi tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, yayasan tersebut mengatakan bahwa tindakan Israel menunjukkan keprihatinan mendalamnya atas kasus hukum yang sedang dipersiapkan.
Selain itu, kampanye media terkoordinasi sedang direncanakan untuk mendiskreditkan yayasan tersebut dan menebar keraguan tentang kredibilitasnya, khususnya di kalangan Barat tertentu.
Didirikan pada Februari 2024 dan berkantor pusat di Brussels, Hind Rajab Foundation adalah salah satu organisasi hukum terkemuka yang berupaya mengumpulkan bukti dan mengajukan pengaduan resmi terhadap tentara dan perwira Israel di pengadilan internasional.
Yayasan ini mengungkap kekejaman tentara zionis dalam melakukan kejahatan perang, genosida, dan penghancuran infrastruktur Palestina, khususnya di Gaza.
Pada bulan November 2024, yayasan tersebut menyerahkan dokumen resmi ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) yang meminta surat perintah penangkapan untuk 1.000 tentara dan perwira Israel.
Dengan berdasarkan lebih dari 8.000 bukti yang mendokumentasikan kejahatan yang dilakukan sejak dimulainya perang di Gaza.
Yayasan tersebut juga telah memburu tentara Israel selama mereka tinggal di negara-negara seperti Belanda, UEA, Brasil, dan Sri Lanka, yang memaksa Israel untuk secara diam-diam mengevakuasi seorang tentara dari Sri Lanka kembali ke wilayah pendudukan pada bulan Desember 2024.
Itu terjadi setelah sebuah kasus diajukan terhadapnya karena membunuh dan berpartisipasi dalam pemboman sistematis.
Anggota Komite Internasional untuk Mematahkan Pengepungan di Gaza, Ziad Al-Aloul, mengatakan bahwa upaya Israel mengklasifikasikan yayasan tersebut sebagai "organisasi teroris" tidak memiliki dasar hukum
Ia menegaskan yayasan tersebut beroperasi dalam kerangka hukum Eropa dan menikmati dukungan resmi dari beberapa negara Eropa.
Al-Aloul menggambarkan Yayasan Hind Rajab sebagai ancaman strategis bagi Israel, dan mencatat bahwa berkas yang berisi nama 1.000 pejabat militer merupakan ancaman langsung terhadap kebebasan bergerak mereka, membatasi kemampuan mereka untuk bepergian atau mengambil bagian dalam acara internasional.
Ia juga mengungkapkan bahwa Israel telah mengalokasikan anggaran khusus untuk menargetkan yayasan dan stafnya, dalam sebuah langkah yang mengingatkan pada kampanye AS terhadap karyawan ICC.
Meski menghadapi ancaman dan sanksi, Yayasan Hind Rajab telah menegaskan komitmen teguhnya untuk menegakkan keadilan dan mengungkap kejahatan perang Israel.
Yayasan ini menekankan bahwa dukungan rakyat dan hukum yang kuat di Eropa dan di seluruh dunia terlalu besar bagi entitas mana pun untuk membungkamnya.
Dokter Palestina Disiksa dalam Tahanan
Di sisi lain, Pengacara Ghaid Ghanem Qassem, pengacara yang mewakili dokter Palestina yang ditahan Dr. Hussam Abu Safiya, mengungkapkan rincian mengejutkan kondisi tidak manusiawi yang dialaminya di dalam penjara Israel.
Ia menyatakan bahwa telah kehilangan lebih dari 40 kilogram berat badannya dan menjadi sasaran penyiksaan brutal serta pengabaian medis.
Dalam sebuah unggahan Facebook, Qassem menulis: "Dr. Hussam sedang tidak sehat. Berat badannya turun lebih dari sepertiga sejak penangkapannya pada 27 Desember 2024. Dulu berat badannya 100 kg, sekarang beratnya tak lebih dari 60 kg."
Ia menambahkan bahwa ia dipukuli dengan parah pada 24 Juni di Kamar 1, Seksi 24 Penjara Ofer, di mana ia dipukul dengan keras di dada, wajah, kepala, punggung, dan lehernya selama lebih dari 30 menit.
Qassem mencatat bahwa Dr. Abu Safiya telah berulang kali meminta perawatan medis dan pemeriksaan oleh ahli jantung karena detak jantungnya tidak teratur dan pembesaran otot jantung, tetapi permintaan tersebut ditolak.
Kacamatanya, yang telah dikirimkan melalui pengacaranya, juga sengaja dirusak petugas penjara.
“Meskipun cuaca musim panas, Dr. Hussam masih mengenakan pakaian musim dinginnya saat ditahan di bawah tanah, tanpa paparan sinar matahari, menanggung kelaparan, isolasi, dan penyiksaan fisik serta psikologis yang berkelanjutan,” kata Qassem.
Dalam kunjungan terakhirnya pada 9 Juli, ia melaporkan bahwa pertanyaan pertama yang diajukannya adalah tentang nasib jenazah putranya yang gugur syahid, yang dimakamkan di dekat Rumah Sakit Kamal Adwan akibat penembakan Israel.
Ia juga mengungkapkan kesedihannya karena tidak dapat mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, yang meninggal dunia hanya sepuluh hari setelah penangkapannya.
Pihak berwenang Israel baru-baru ini mengklasifikasikan Dr. Abu Safiya sebagai “pejuang ilegal”, sebuah sebutan hukum yang diberlakukan tahun 2002. Yang memungkinkan Israel menahan individu dari “entitas musuh” tanpa perlindungan yang biasanya diberikan kepada tawanan perang.
Saluran Israel 13 sebelumnya menayangkan video yang memperlihatkan Dr. Abu Safiya di dalam penjara untuk pertama kalinya sejak penangkapannya, dalam keadaan diborgol, kelelahan, dan tidak sehat.
Awal tahun ini, Amnesty International menyerukan pembebasannya segera, dengan mengutip kesaksian yang dapat dipercaya tentang kondisi mengerikan di dalam pusat penahanan Israel, tempat tahanan Palestina, termasuk tenaga medis, menghadapi penyiksaan dan penganiayaan sistematis.
Mengingat pengungkapan ini, organisasi hak asasi manusia semakin menuntut penyelidikan internasional terhadap kondisi penahanannya dan pertanggungjawaban atas pelanggaran sistematis pendudukan Israel, yang dapat merupakan kejahatan perang menurut hukum internasional.
Mila
